Jokowi Naikkan BBM, Anak Buah Prabowo dan Sri Mulyani Perang Twitter

Keputusan Presiden Jokowi mengerek naik harga BBM, menuai perang argumentasi lewat twitter antara Anggota DPR asal Gerindra Fadli Zon dengan Staf Khusus Kementerian Keuangan, Yustinus Prastowo.

Dikutip dari akun Twitter @fadlizon, Jumat (9/9/2022), Fadli menuliskan panjang lebar. Dia menyebut, keputusan pemerintah mengerek naik BBM justru melahirkan inflasi tinggi yang cukup mengganggu pertumbuhan ekonomi nasional.

Dirinya juga menyindir keputusan Presiden Jokowi menaikkan harga BBM ketika harga minyak dunia memasuki tren penurunan sejak Agustus 2022. Pada 3 September 2022, Jokowi mengumumkan harga Pertalite naik 31 persen dari Rp7.650 menjadi Rp10.000 per liter. Harga solar naik 32 persen dari Rp5.150 mejiad Rp6.800 per liter. Sementara BBM nonsubsidi yakni Pertamax hanya naik 16 persen dari Rp12.500 menjadi Rp14.500 per liter.

Selain itu, politisi Gerindra ini, menyebut sejumlah narasi sesat dari Presiden Jokowi dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Sebut saja, Sri Mulyani pernah menyatakan bahwa subsidi energi sudah mencapai Rp501 triliun, sangat membebani anggaran. “Nyatanya, subsidi BBM di APBN kita hanya Rp19,4 triliun, dari total subsidi energi Rp208,9 triliun,” tulis Fadli Zon.

Narasi kedua, lanjut mantan Wakil Ketua DPR itu, pemerintah selalu menyatakan, kenaikan harga minyak mentah menambah beban negara. Padahal, meski Indonesia net importir, tiap kenaikan harga minyak mentah justru menambah penerimaan negara.

“Menurut Anthony Budiawan (PEPS), produksi minyak mentah Indonesia mencapai 611 ribu barel per hari, dengan harga minyak saat ini, pendapatan negara masih surplus sekitar Rp33,15 triliun,” tulisnya.

Pun demikian perhitungan Indef pada Maret 2022, menyatakan, tiap kenaikan US$1 per barel minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP), pendapatan negara naik Rp3 triliun. Pada sisi belanja negara, memberi tambahan Rp2,6 triliun. Mengacu skenario tersebut, selisih antara ICP diasumsikan APBN 2022, sebesar US$100 per barel, tidaklah otomatis menghasilkan kerugian.

“Selisih harga ICP sebesar usdolar 37 per barel itu, menurut INDEF, justru telah menambah pendapatan negara sebsar Rp111 triliun. Dari sisi belanja memang mengakibatkan bertambahnya belanja negara, tapi jumlahnya menurut INDEF hanya sebsar Rp96,2 triliun. Sehingga negara sebenarnya masih mengantongi surplus anggaran sebsar Rp14,8 triliun,” tulisnya.

Tak mau kalah, lewat akun Twitter pribadi @prastow, berusaha menjawab argumentasi Fadli Zon. Dia menuliskan: “Eksekusi kebijakan dilaskukan pada saat tekanan inflasi rendah agar tetap terjaga. Kenaikan inflasi terjadi di kisaran 1,88%-2,2%, sehingga outlook 2022akan mencapai 6,3%-6,7%. Masih moderat dibandingkan inflasi banyak negara.”

Terkait harga minyak dunia, Prastowo mengakui adanya tren turun. Namun, rata-rata harga ICP 2022 masih relatif tinggi. Rata-rata ICP Jan-Des berkisar US$103,2 per barel. Apabila rata-rata ICP Sep-Des berkisar US$85-90, maka secara tahunan rata-rata berada di angka US$97,1-US$98,8 per barel. Atau lebih tinggi dari basis APBN sebelumnya US$63 per barel.

Prastowo menegaskan bahwa Presiden dan Menkeu menyatakan Rp502 triliun adalah subsidi energim dan itu memang benar. Total untuk subsidi kompensasi BBM, listrik dan LPG 3 kg. “Saya pernah membuat utas tentang ini, jumlah Rp502 triliun sudah saya rinci di sini, clear,” ungkap Prastowo.