Dirjen Politik dan PUM Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Bahtiar mengatakan pengembangan Kawasan Timur Indonesia adalah salah satu tuntutan reformasi sekaligus amanat dari para pendiri bangsa.
Bahtiar mengatakan, hal tersebut dibuktikan dengan adanya Kementerian Negara Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia pada Kabinet Gotong Royong era pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri.
Berangkat dari situ, sambung dia, DPR dan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) meneruskan semangat tersebut dengan merealisasikan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke IKN Nusantara di Kalimantan Timur.
“Ini kebijakan luar biasa, implementasi dari kebangkitan nasional. Jadi pembangunan IKN itu harus dilihat bentuk kebangkitan baru, kesadaran baru, cara berpikir memandang Indonesia bahwa Indonesia ini adalah satu kesatuan utuh dari seluruh aspek,” ujar dia dalam webinar bertajuk ‘Pembangunan IKN sebagai Momentum Kebangkitan Nasional Untuk Memperkuat Persatuan Kesatuan Bangsa’ pada Jumat (19/5/2023).
Ia menyebut dengan adanya IKN Nusantara maka pembangunan tidak hanya terpusat di pulau Jawa saja atau Jawasentris, melainkan Indonesiasentris. “Maka beberapa waktu yang lalu saya sampaikan, apabila hari ini masih ada pemikiran-pemikiran yang tidak mendukung IKN, saya sampaikan bahwa jangan-jangan dia sedang tidur saat Reformasi. Karena Reformasi itu jelas meminta keadilan dalam pembangunan di seluruh Indonesia,” tegas Bahtiar.
Bahtiar mengatakan, sejatinya pencanangan IKN sudah ada sejak era Presiden Soekarno. Ia bercerita, setelah hadirnya berbagai pergerakan sampai Indonesia merdeka pada 1945, maka ibu kota negara (IKN) Indonesia terletak pada pusat pemerintahan Belanda, di Batavia, Jakarta.
“Yang kemudian 1946 geser ke Jogja, tahun 1950 kembali lagi ke Jakarta ini. Nah saat ini pemerintah RI telah membentuk UU tentang IKN, oleh karenanya kami mengaitkan kebangkitan nasional ke-115 tahun 2023 ini menjadikan IKN sebagai momentum kebangkitan nasional,” tandas Bahtiar.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)