Calon presiden (Capres) nomor urut 1 Anies Baswedan buka suara terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Khusus Jakarta (DKJ) yang mengatur gubernur dan wakil gubernur bakal ditunjuk presiden. Dia menilai aturan tersebut sangat ironis.
Anies menyampaikan, bahwa Jakarta selama ini dikenal sebagai kota dengan indeks demokrasi tertinggi di Indonesia. Bahkan, pernah mendapatkan Harmoni Award dari Kementerian Agama.
“Demokrasi kita itu harusnya maju bukan mundur dan di Ibukota yang memiliki indeks demokrasi yang tertinggi. Jakarta itu indeks demokrasi yang tertinggi, itu salah satu kebanggaan kami ketika bertugas di Jakarta,” kata Anies di saat berkampanye di Lampung, Kamis (7/12/2023).
Apabila RUU DKJ ditetapkan, lanjut Anies, bakal meleburkan hak demokrasi warga DKI Jakarta yang seharusnya bisa memilih siapa yang pantas menjadi gubernur.
“Artinya masyarakat yang rukun, aman, damai bisa berdemokrasi dengan baik di tempat yang tingkat demokrasi yang paling tinggi malah justru dipangkas kebebasan berdemokrasinya,” terangnya.
Capres Koalisi Perubahan ini menilai aturan itu sebagai sebuah ironi. Pasalnya, Jakarta semestinya akan menjadi contoh bagi kota-kota lain dalam penerapan demokrasi.
“Ini ironis, ini ironis kota yang warga yang sangat matang dalam berdemokrasi seharusnya kota yang menjadi percontohan untuk kebebasan berdemokrasi jangan sampai malah demokrasi itu mundur,” tuturnya.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)