Saat ekonomi global melambat akibat pandemi COVID-19, negara miskin semakin terjepit. Utangnya membubung, banyak yang gagal bayar. Indonesia mendorong penghapusan utang 48 negara berkembang dan miskin masuk agenda KTT G20.
Disampaikan Staf Ahli bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Internasional Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Wempi Saputra menegaskan, utang negara berkembang dan miskin layak dihapus. Agar perekonomiannya bisa pulih.Angkanya mencapai US$12,9 miliar atau setara Rp193,5 triliun (kurs Rp15.000/US$). “Akibat pandemi, total utang yang dimiliki negara berkembang dan miskin mencapai US$12,9 miliar sejak tahun lalu,” kata Wempi, Jakarta, Selasa (15/11/2022).
Wempi yang juga Executive Director World Bank menyebut, sedikitnya 48 negara masuk kategori duafa alias miskin. Layak memperoleh keringanan penundaan pembayaran utang.
“Namun, penundaan bukanlah solusi, sebab utangnya masih ada dan harus diselesaikan. Oleh karena itu, Indonesia sebagai Presidensi G20 menjadi fasilitator bagi negara-negara miskin agar bisa mendapatkan solusi terhadap pembayaran utangnya,” ungkapnya.
Wempi menjelaskan, pandemi COVID-19 yang berkepanjangan memantik kontraksi terhadap perekonomian sejumlah negara. Terutama bagi negara miskin. Sebut saja Zambia, Chad, dan Etiopia hingga kini kesulitan membayar utang.
“Ketiga negara ini tengah menjalani program penyelesaian utang atau disebut common framework for debt treatment. Menjadi proyek percontohan untuk penyelesaian utang bagi negara miskin. Bila ini berhasil, maka program ini bisa diberlakukan bagi negara lainnya,” kata dia.
Selain itu, kata Wempi, Indonesia mendorong negara-negara maju untuk membantu pembangunan khususnya infrastruktur di negara miskin. Salah satunya melalui peningkatan kapasitas.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)