Terkait penurunan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2024 dari Rp105 juta menjadi Rp93,4 juta, atau turun Rp11,6 juta, Fraksi PKS di DPR menolak. Angka itu masih bisa diturunkan lagi.
Tak sedang bercanda, anggota Komisi VIII DPR dari PKS, Wisnu Wijaya Adi Putra menyatakan penolakan atas penetapan BPIH sebesar Rp93,4 juta yang telah diputuskan Komisi VIII DPR bersama Kementerian Agama (Kemenag).
Kata Wisnu, nominal tersebut masih bisa diturunkan dengan cara mengefisiensikan berbagai macam komponen biaya haji. Diharapkan, pemerintah dalam hal ini Kemenag bisa melakukan efisiensi dan negosiasi ulang dengan pihak-pihak terkait. Sehingga bisa dicapai harga yang terjangkau, rasional, dan nyaman bagi jemaah.
“Mengefisiensikan berbagai macam komponen seperti penurunan biaya penerbangan, masyair, pemangkasan durasi haji serta meniadakan komponen yang tidak penting dan relevan dengan kegiatan penyelenggaraan haji,” kata Wisnu, dikutip Selasa (28/11/2023).
Dalam hal ini, kata Wisnu, Fraksi PKS di DPR memberikan sejumlah catatan terkait upaya penyesuaian BPIH 2024. Di antaranya mendorong agar ke depan harga komponen penerbangan dapat disesuaikan dengan harga yang lebih wajar dan kompetitif. Serta meminta para stakeholder untuk mampu membuat terobosan yang bisa menghasilkan harga penerbangan yang lebih wajar dan kompetitif mengingat biaya penerbangan saat ini masih terlalu mahal.
“Kami meminta agar regulasi zonasi lokasi perhotelan/pemukiman dihilangkan mengingat aturan ini berdampak terhadap tinggi dan rendahnya harga hotel karena peluang kompetisi yang sehat bagi hotel-hotel setara menjadi sangat terbatas, akibatnya harga-harga hotel dalam zonasi menjadi mahal,” sambungnya.
Lebih lanjut, ia juga mendorong usulan agar durasi haji dipangkas dari 40 hari menjadi 30 hari. Sebab, ia menilai dengan pemangkasan durasi ini akan memberikan dampak secara multidimensional mulai dari biaya konsumsi, petugas haji, serta suasana psikologis jemaah dan pengurangan berbagai beban pembiayaan lain terkait yang jika ditaksir bisa menghemat hingga ratusan miliar.
“Untuk itu, secara konkret, kami mengusulkan agar pemanfaatan bandara lama dan baru di Jedah Arab Saudi lebih dioptimalkan. Sehingga, durasi pengangkutan jemaah lebih banyak hingga tidak menelan waktu hingga lebih dari 25 hari. Termasuk bandara alternatif di Thaif dan Yambo,” pungkasnya.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)