Politikus Partai Golkar, Dave Laksono mengkritik para pemohon uji materi sistem pemilu yang saat ini sedang berproses di Mahkamah Konstitusi (MK). Ia menduga ada campur tangan oligarki yang ingin mencoba merubah sistem pemilu demokrasi di tanah air.
“Nah jangan sampai hanya untuk kepentingan elite oligarki, penguasa, ataupun partai, sistem yang sudah bagus ini (proporsional terbuka) itu dirusak dikembalikan (ke proporsional tertutup,” tegas Dave dalam diskusi bertajuk ‘Sistem Pemilu dan Masa Depan Demokrasi Pancasila’ di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (22/2/2023).
Secara tegas ia mengatakan baik dirinya atau partai beringin tidak terlalu masalah dengan bergantinya sistem proporsional terbuka menjadi sistem proporsional tertutup. Dave menyatakan partai sudah sangat berpengalaman sehingga mampu bertahan dengan gaya coblos manapun.
“Kalau ditanya apakah menguntungkan atau tidak menguntungkan bagi Golkar, ya bagi Golkar tidak masalah. Mau (sistem proporsional) terbuka ayo, tertutup juga tidak masalah. Dari mulai Pemilu 1971, 1999, 2004 sistem proporsional tertutup itu Golkar tetap survive,” terangnya
Hanya saja, sambung dia, jika berganti sama saja mencederai hati dan keinginan rakyat. Ia menyoroti permasalahan ini dari sisi peran dan hak masyarakat dalam berdemokrasi. “Yang ingin kita kejar itu adalah masyarakat tetap memiliki hak untuk memilih, hak untuk menyampaikan pandangannya,” jelas Dave.
Di sisi lain, peran para anggota DPR maupun bakal calon legislatif (Bacaleg) yang sudah turun menyapa rakyat selama waktu reses, ia anggap akan sia-sia jika Pemilu 2024 menerapkan sistem proporsional tertutup. “Pasti anggota ya sudah ngapain capek-capek, tunggu di ujung saja, toh kan nanti ada nomor urut,” imbuh dia.
Oleh karena itu, menurutnya dengan sistem proporsional terbuka, maka rakyat memiliki kesempatan untuk menentukan figur yang mereka inginkan sebagai keterwakilannya di pemerintahan.
“Nah cuma dengan sistem politik yang sekarang ini proporsional terbuka, pilihan pemerintahan pusat hingga daerah secara langsung, ini kan memberikan otoritas atau kesempatan bagi rakyat untuk menentukan siapa yang mereka inginkan,” tandasnya.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)