Gerakan Pemilu Bersih yang terdiri dari 100 tokoh mendesak dilakukannya audit forensik terhadap IT Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait terjadinya berbagai kecurangan dan pelanggaran dalam penyelengaraan Pilpres 2024.
Desakan itu disampaikan mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Din Syamsuddin, yang membacakan pernyataan sikap kelompok Gerakan Pemilu Bersih di Jakarta, Rabu (21/2/2024).
Selain audit forensik, kata Din, pihaknya mendesak pengenaan sanksi hukum dan etik atas mereka yang melakukan pelanggaran dalam Pemilu 2024.
“Kami juga mendesak pengulangan penghitungan suara berdasarkan hasil pemungutan suara di
TPS yang telah diverifiksi keabsahannya, secara terbuka dan transparan di tingkat desa/kelurahan atau kecamatan,” ujar Din.
Desakan berikutnya, yaitu penghentian pengumuman hasil hitung cepat (quick count), dan hasil
hitung riil (real count) oleh KPU sampai adanya penyelesaian masalah.
Din menekankan, sebagai konsekuensi dari penolakan terhadap kecurangan Pilpres 2024 yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM), pihaknya menolak secara kategoris penyelesaian sengketa
Pilpres 2024 melalui Mahkamah Konstitusi (MK). “yang kami yakini tidak bersikap adil,
obyektif, imparsial, dan tidak akan lepas dari pengaruh kekuasaan eksekutif,” lanjut Din, menegaskan.
Dalam acara pernyataan sikap setidaknya terdapat 100 tokoh bangsa yang turut meramaikan. Di antaranya mantan Ketua KPK Abraham Samad, Guru Besar FISIP UI Prof. Amir Santoso, mantan Menteri Agama Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, mantan Wakapolri Komjen (Purn) Oegroseno, mantan Wakabareskrim Irjen Pol (Purn) Anas Yusuf, Ketua Dewan Penasehat Ittihad Persaudaraan Imam Masjid Seluruh Indonesia Prof. Dr. Ahmad Zahro, dan Ekonom Senior Pendiri INDEF Prof. Dr. Didin S Damanhuri.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)