Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) menduga adanya praktik penyimpangan dalam tata kelola ekspor minyak sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO). Sejumlah nama yang diduga terlibat sudah diserahkan ke Kejaksaan Agung (Kejagung).
Koordinator MAKI, Boyamin Saiman mengaku telah menyerahkan sejumlah data termasuk nama-nama pihak yang terlibat dugaan penyelewengan kuota ekpor CPO ke Subdit Dumas Kejagung,. Hanya saja, dia enggan membeberkan siapa-siapa saja nama yang disampaikan secara lisan ke Kejagung.”Kalau yang langsung Kejagung ada beberapa identitas. Mohon maaf, kita belum bisa buka.” kata Boyamin, dikutip Kamis (17/3/2022).
Laporan MAKI masuk Gedung Bundar, Selasa (15/3/2022) dan langsung tercatat sebagai dokumen resmi. Boyamin berharap Kejagung bisa bekerja cepat dan serius. Karena menyangkut kepentingan rakyat banyak. Selama ini, CPO banyak diekspor yang berdampak kepada minimnya pasokan untuk pabrik minyak goreng.
Akibatnya, minyak goreng menjadi langka dan mahal. “Misalnya, kuota ekspor itu tidak ada atau kecil, ya harus dipatuhi itu. Sehingga suplai untuk dalam negeri menjadi sangat tercukupi. Sehingga harga minyak goreng melimpah dan murah,” terangnya.
Dalam kasus ini, kata Boyamin, tidak tertutup kemungkinan ada pengusaha (eksportir) dan pejabat ‘main mata’. Kalau bisa dibuktikan maka itu korupsi namanya. Selain itu, lanjut Boyamin, bisa jadi banyak regulasi yang tumpang tindih. Hal ini membuka peluang bagi banyak pihak untuk mengeruk keuntungan pribadi. “Barangkali ada aturan yang tidak sinkron dengan undang-undang di Kemendag atau kementerian lain yang mengatur tentang CPO minyak goreng ini,” ungkapnya.
Bagaimana kalau Kejagung masuk angin? Boyamin menjawab tegas, siap mengajukan gugatan praperadilan. “Kita harap, sebelum Ramadan, pengkajian laporan MAKI sudah selesai dan segera disusun penanganan oleh Kejagung. Kalau tidak ditindaklanjuti, saya akan gugat praperadilan ke pengadilan negeri Jakarta Selatan, seperti biasanya,” pungkas Boyamin.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)