Partai NasDem dan PDIP merupakan partai pendukung pemerintah. Tapi belakangan ini, partai banteng moncong putih yang adalah kendaraan politik pengusung Presiden Joko Widodo (Jokowi) justru paling gencar melakukan serangan.
Terlepas dari apapun alasannya, NasDem tidak ingin mencampuri perseteruan PDIP dengan Jokowi. NasDem memegang teguh komitmennya untuk mengawal pemerintahan Jokowi hingga akhir periode.
Wakil Ketua Umum NasDem Ahmad Ali menolak upaya Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto untuk bersama-sama memusuhi Presiden Jokowi yang saat ini sudah berseberangan dengan PDIP. NasDem tidak ingin pihaknya dimanfaatkan untuk melawan tekanan penguasa yang saat ini tengah dirasakan oleh PDIP.
“Jangan ajak-ajak kita pas Jokowi tidak bersama kalian. Terus kalian (PDIP) merasa ditindas lalu mengajak kita musuhi Pak Jokowi. Ya jangan lah kita tidak ada masalah apa-apa kok,”ujar Ali saat dihubungi di Jakarta, Sabtu (18/11/2023).
Ali mengaku heran, mengapa PDIP merasa ditindas oleh penguasa. Dirinya mempertanyakan siapa sosok penguasa yang menindas PDIP. Padahal saat ini PDIP masih merupakan bagian dari penguasa hasil Pemilu 2019. “Memang PDIP bukan penguasa, penguasa ini konteksnya siapa? Salah alamat,” ujarnya.
Kalaupun konteks penguasa yang dimaksud Hasto adalah Jokowi, Ahmad Ali menegaskan bahwa sampai hari ini NasDem tetap menjadi partai pendukung pemerintah hingga akhir masa jabatan. “Jangan ajak-ajak kita bos! NasDem sampai hari ini masih mendukung Pak Jokowi sebagai presiden hingga akhir masa jabatan,” tegas dia.
Sebelumnya, Hasto mengatakan pihaknya membangun komunikasi dengan pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) terkait indikasi tekanan instrumen kekuasaan dan hukum jelang Pilpres 2024. Salah satu pengusung AMIN, Partai NasDem, membantah hal tersebut.
Hasto menyebut indikasi tekanan yang diterima PDIP dan Ganjar-Mahfud tak hanya dalam bentuk pencopotan baliho, namun juga dalam instrumen hukum dan kekuasan. Hasto menyebut hal ini juga disepakati oleh AMIN.
“Oh, ya cukup banyak. Kan juga ada kan itu sama, kita menyepakati dengan AMIN juga, penggunaan suatu instrumen hukum, penggunaan instrumen kekuasaan. Dalam konteks ini kami juga membangun komunikasi dengan AMIN karena merasakan hal yang sama sehingga inilah yang kemudian kami luruskan supaya demokrasi berada pada koridornya, demokrasi berada pada rakyat yang mengambil keputusan bukan pada elite dan itu harus dibangun suatu narasi bagi masa depan,” kata Hasto kepada wartawan di Hotel Sari Pasific, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (18/11/2023).
Hasto mengaku prihatin terhadap tekanan dari luar negeri yang menyebutkan kemunduran demokrasi Indonesia. Menurutnya, politik jujur dan adil tak bisa dibendung dengan berbagai intimidasi.
“Kita mendapatkan tekanan yang begitu kuat dari luar negeri karena Indonesia yang sebelumnya dipuji dengan track record demokrasi yang baik, tapi kemudian mundur ke belakang. Bahkan terjadi the darkness of Indonesian democracy. Ini yang kami sangat prihatin,” kata Hasto.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)