Market

Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Gunakan Produk Dalam Negeri Capai 90 Persen

Realisasi Produk Dalam Negeri (PDN) dan Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi (UMKK) dalam pengadaan barang/jasa (PBJ) tahun 2023 mencapai 90 persen.

Angka tersebut lebih besar jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya mencapai angka 76 persen. Pengadaan tersebut melalui platform Katalog Elektronik kian mengalami peningkatan.

Sedangkan untuk realisasi produk UMKK terhadap realisasi pengadaan melalui penyedia meningkat dari 36,1 persen menjadi 37,6 persen (data hingga 27 Oktober 2023).

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah atau LKPP mengunkapkan pencapaian jumlah produk tayang dalam Katalog Elektronik telah melebihi target 5 juta produk sebagaimana instruksi Presiden RI, Joko Widodo di tahun 2023.

“Yakni sebanyak 6,9 juta produk telah tayang pada Katalog Elektronik dengan total nilai transaksi mencapai Rp161,3 triliun,” kata Kepala LKPP Hendrar Prihadi atau yang akrab disapa Hendi dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengadaan 2023 di Jakarta, Selasa (7/11/2023).

Capaian tersebut tercatat meningkat dibandingkan capaian target tahun sebelumnya yakni 2,4 juta produk tayang dengan total nilai transaksi Rp 93,9 triliun.

Namun Hendi menyampaikan dari total Rencana Umum Pengadaan (RUP) 2023, belanja pemerintah senilai Rp1.175,56 triliun dengan sebesar Rp810,92 triliun di dalamnya melibatkan penyedia.

“Dari angka tersebut baru terealisasi sebesar Rp529,51 triliun atau 65,3 persen dari total yang direncanakan. Artinya, dari total RUP Belanja pemerintah, masih ada sekitar 34,7 persen belum terealisasi,” jelasnya.

Oleh karena itu, LKPP terus memacu upaya peningkatan realisasi tersebut, salah satunya dengan meningkatkan performa sistem pengadaan melalui New Platform Katalog Elektronik yang mampu menciptakan pengadaan yang kredibel, andal, dan mudah digunakan.

Beri Komentar (menggunakan Facebook)

Back to top button