Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia mengungkap isi pertemuan CEO Freeport McMoran Inc, Richard Adkerson dengan Presiden Jokowi, Kamis (28/3/2024) di Istana Kepresidenan, Jakarta.
Dalam pertemuan itu, menurut Bahlil, memang dibahas perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) PT Freeport Indonesia (PTFI/Freeport) yang baru akan berakhir pada 2041.
Bahlil menyebut wajar saja bila dibahas, meski perjalanannya cukup alot. “Negosiasi, biasa lah kalau dalam negosiasi kan bapak presiden, memerintahkan kita (harus menghadirkan) manfaat untuk pemerintah dan rakyat Indonesia harus lebih banyak,” ujar Bahlil di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Senin (1/4/2024).
“Jadi ya kita harus bernegosiasi dan Insha Allah, apa yang ditargetkan oleh bapak presiden, bisa kita lakukan,” sambungnya.
Selain membahas negosiasi kenaikan saham dan perpanjangan izin, dirinya juga menyatakan turut melaporkan terkait pembangunan smelter di Gresik, Jawa Timur.
“Ketemu Freeport kemarin saya mendampingi bapak presiden, (bertemu) Richard McMoran dan Freeport Indonesia, melaporkan tentang kesiapan smelter di Gresik yang sudah hampir selesai dan bulan Mei, Juni sudah bisa berproses,” tandasnya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi kedatangan tamu penting yakni CEO Freeport McMoran Inc, Richard Adkerson serta rombongan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (28/3). Bicara perpanjangan izin uzaha pertambangan khusus (IUPK) PT Freeport Indonesia (PTFI/Freeport) yang berakhir 2041.
Bos besar Freeport itu datang bersama para petinggi Freeport antara lain Direktur Utama PT Freeport Indonesia Tony Wenas dan Dewan Komisaris PT Freeport Indonesia sekaligus CFO Freeport McMoran Kathleen Quirk di Istana, Jakarta, Kamis (28/3/2024).
Tony menyebut mereka sempat membahas soal perpanjangan izin tambang PT Freeport, yang bakal habis pada 2041. “Disinggung sedikit (perpanjangan izin Freeport), tapi enggak bahas detail, kan waktunya enggak panjang, kan itu sudah dibahas sebelumnya,” kata Tony.
Usai menerima rombongan CEO Freeport, Richard Adkerson di Istana Presiden, Jakarta, Kamis (28/3/2024), Jokowi menyebut keinginannya menambah kepemilikan saham 10 persen di Freeport, menjadi 61 persen. Hanya saja, prosesnya masih cukup panjang. Karena, negosiasinya sangat alot.
“Masih dalam proses negosiasi dan juga persiapan regulasinya, tapi saya yakin angka (61 persen) itu bisa kita dapatkan. Ya namanya negosiasi kan udah lama ini, alot. Alot banget,” kata Jokowi.
Pemerintah saat ini sudah menguasai 51 saham utama PT Freeport Indonesia, dan berencana bakal menambah lagi 10 persen.
Menurut Jokowi, untuk tahap awal yang dikejar adalah perpanjangan IUPK Freeport di Indonesia. Ditargetkan rampung paling telat Juni 2024.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)