Pernyataan Kepala BP2MI Dinilai Memecah Belah Rakyat dan Agenda Terselubung

Pengamat Politik Universitas Nasional (Unas), TB Massa Djafar menilai, pernyataan Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) berpotensi memecah belah rakyat dan ada agenda terselubung.

“Ajakan bernada provokatif bernada permusuhan yang datang dari pihak manapun bisa jadi sebuah sekenario untuk memecah belah rakyat dan agenda terselubung,” kata TB Massa Djafar Kepala Inilah.com, Senin (28/11/2022).

Dalam pernyataan di video yang beredar luas di masyarakat, Benny menyampaikan kepada Presiden Jokowi untuk melakukan perlawanan kepada pihak-pihak yang dianggap mencemarkan nama baik dan menyerang pemerintah. Ia meminta agar segera dilakukan penegakan hukum, jika tidak pihaknya akan melakukan perlawanan di lapangan.

Pernyataan tersebut dilontarkan Benny yang juga menjabat Ketua Umum Barisan Rakyat Indonesia Kawal Demokrasi (Barikade) 98, ketika bertemu Jokowi pada pertemuan relawan Jokowi bertema Nusantara Bersatu di Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu (26/11/2022).

TB Massa Djafar mengamati pernyataan Benny itu dapat memancing kerusuhan dan kekerasan. “Bisa dibaca, mengarah pada pengkondisian keadaan darurat,” ujar dosen Pasca Sarjana Unas ini.

Menurut dia, jika kondisi ini terus dibiarkan, pihak aparat kemanan tidak bertindak dan bersikap netral. “Maka pertanyaannya adalah, siapa yang sangat berkepentingan dan diuntungkan dengan  konflik horizontal dan instabilitas kemanan?” kata TB Massa Djafar.

Ia menegaskan, apapun dalihnya dan siapapun pelakunya, kekerasan politik tidak bisa dibenarkan. “Itu tindakan primitif dan akan meruntuhkan tradisi demokrasi yang sedang dibangun susah payah,” terangnya.

Kekerasan politik, lanjut dia, tidak akan ada pemenangnya dan hanya akan menimbulkan bencana kepada semua anak bangsa. Kekerasan yang dilakukan oleh satu pihak lain, maka yang akan terjadi, timbul sikap yang sama pula.

“Jika prilaku massa pendukung seperti itu, hanya akan merusak kohesivitas sosial. Yang semestinya,  di alam demokrasi, baik rakyat atau pemimpinnya, harus semakin matang dalam menyikapi perbedaan pendapat atau pilihan politik,” tutur TB Massa Djafar.

Lebih jauh ia menilai pernyataan Benny sangat memprihatinkan karena ungkapan verbal bernada “kekerasan” dan ancaman bisa menyulut reaksi balik. “Dan sangat tidak etis pernyataan sikap itu dinyatakan di hadapan seorang presiden atau  kepala negara. Karena,  itu ranah penegak hukum. Tentu ini akan menimbulkan berbagai interpretasi dan merusak citra presiden,” ujarnya.