Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK, Wawan Wardiana mengatakan, dari hasil riset internal pada Pemilu 2019, sebanyak 72 persen narasumber, mayoritasnya perempuan, mengaku menerima politik uang.
“Dari sekian pemilih di (pemilu) 2019 lalu, 72 persen menerima politik uang. Kalau dibedah lagi, 82 persen perempuan yang menerima,” ucap Wawan dalam acara KPK bertajuk peluncuran kampanye ‘Hajar Serangan Fajar‘, Jakarta, Jumat (14/7/2023). .
Adapun penerima politik uang itu didominasi oleh perempuan berusia 36-50 tahun. Sedangkan sisanya perempuan usia di bawah 36 tahun atau di atas 50 tahun.
“Kalau kita bagi lagi, dari 82 persen tadi, itu 60 persen usia 36-50 tahun. Mungkin ibu-ibu atau emak-emak, sisanya usia di bawah 36, atau di atas 50 tahunan. Ini adalah hasil dari kajian kami,” katanya.
Wawan menjelaskan, masih dari data survei internal itu, ada tiga alasan mengapa masyarakat mau menerima politik uang, yaitu ekonomi, faktor tekanan pihak lain, serta ketidaktahuan.
“Atas kondisi itu, KPK melakukan edukasi dan sosialisasi untuk mencegah politik uang. KPK juga mengajak seluruh pihak untuk bekerja sama menolak politik uang,” kata Wawan.
Diketahui, peluncuran program ini turut dihadiri oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy’ari, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Rahmat Bagja, Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kementerian Komunikasi dan Informatika RI (Kominfo) Usman Kansong, dan perwakilan partai politik peserta pemilu 2024.
Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan, berdasar dari data hasil survei, politik uang masih saja dan terus terjadi dalam penyelenggaraan pemilu. Sehingga kampanye ini dipandang perlu untuk membuat kesadaran atau awareness.
“Karena kita sadar, fakta-fakta yang terjadi bahwa politik uang masih saja terjadi. Hasil survei, masyarakat kita masih permisif atas peredaran politik uang dalam rangka pemilu,” kata Firli saat konferensi pers peluncuran ‘Hajar Serangan Fajar’ di Gedung KPK, Jumat (14/7/2023).
Beri Komentar (menggunakan Facebook)