Menteri Hukum dan Ham (Menkumham) RI Yasonna Laoly menanggapi kecurigaan anggota DPR RI terkait kepala lembaga pemasyarakatan (kalapas) yang memenangkan salah satu capres-cawapres pada Pemilu 2024.
Politikus PDIP itu juga menegaskan telah membuat pakta integritas bersama dengan seluruh kalapas terkait netralitas menjelang Pemilu 2024.
“Kalau ada nanti dari orang-orang itu yang melakukan pelanggaran, ya dilaporkan saja ke kita,” ungkap Yasonna saat rapat kerja Komisi III DPR RI dengan Kemenkumham di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (21/11/2023).
Ia menambahkan, nantinya ada Inspektur Jenderal dan bagian lainnya yang dapat menindak jika ada ditemukan pelanggan tersebut. Karena menurutnya, rotasi dari kalapas merupakan hal biasa karena sudah lama tidak dilakukan.
“(Soal rotasi) Ini juga permintaan dari Komisi III, karena memang kalapas terlalu lama di suatu tempat maka juga akan rawan. Saya kira untuk rotasi lapas tidak lebih dari 30 persen, tetapi ada beberapa daerah tertentu mungkin lebih banyak, tetapi tidak semuanya,” katanya.
Sebelumnya, pada rapat tersebut Anggota Komisi III DPR RI Wihadi Wiyanto mencurigai pergantian kalapas untuk memenangkan salah satu capres-cawapres. Pasalnya pergantian kalapas dilakukan menjelang Pilpres 2024.
“Saya kira ini saya pertanyakan kepada menkumham dalam hal ini karena kita tahu bahwa semuanya harus netral. ASN netral dan dalam hal ini juga mengenai masalah pemilu di lapas itu kan mereka mempunyai TPS sendiri,” ujar Wihadi.
Menurutnya, warga binaan akan mudah diarahkan oleh kalapas maupun petugasnya. “Maka kami melihat, perlu adanya pengawasan khusus terhadap Lapas-lapas yang ada di Indonesia,” imbuhnya.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)