Badan Anggaran DPR RI mendesak pemerintah harus memiliki pendanaan yang seimbang untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN). Jadi proyek tersebut tidak mengandalkan anggaran dari APBN.
Ketua Badan Anggaran DPR RI, Said Abdullah mengingatkan pemerintah tentang penggunaan APBN untuk pembangunan proyek IKN pada tahun 2024 yang sudah direncanakan akan menembus Rp75,4 triliun atau 16,1 persen dari total anggaran.
Said mengkhawatirkan kurangnya minat investasi di IKN akan membebani APBN. Padahal seharusnya anggaran pembangunan IKN harus seimbang antara APBN, dana dari Perjanjian Kerja Badan Usaha (KPBU) dan investasi swasta.
“Inilah yang saya khawatirkan sejak lama, kurang minatnya pihak swasta pada pembangunan IKN pada akhirnya meletakkan APBN sebagai sumber pendanaan utama. IKN baru tiga tahun sejak diundangkan, (tapi) rencana penggunaan anggaran dari APBN sudah mencapai 16,1 persen, padahal ini proyek jangka panjang,” tutur Said dalam pernyataannya, Senin (25/12/2023).
Said menuturkan, pemerintah harus memiliki rencana aksi yang berjangka panjang, tahap setahap, dengan menarik pendanaan dari skema KPBU maupun swasta.
Dalam rencana umum yang sudah dijabarkan ke DPR, pendanaan IKN itu bersumber dari tiga pihak. Pertama, dari APBN, kedua pemanfaatan dan atau pemindahtanganan Barang Milik Negara (BMN), serta investasi swasta.
“Terkait hal ini, sejauh yang saya pahami selaku Ketua Badan Anggaran di DPR, bahwa direncanakan pendanaan IKN bersumber dari APBN dan sumber lainnya yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sebagaimana yang diatur oleh Undang-Undang No 3 tahun 2022 tentang IKN,” jelas dia seperti mengutip antara.
Dalam rencana pemerintah tersebut, total anggaran IKN sebesar Rp466 triliun dengan tiga indikasi pendanaan, yaitu, berasal dari APBN hanya sebesar Rp90,4 triliun, Badan Usaha/Swasta sebesar Rp123,2 triliun, dan KPBU sebesar Rp252,5 triliun).
Dengan jumlah itu, porsi penggunaan APBN hanya mencapai sekitar 20 persen dan sisanya merupakan kontribusi dunia usaha. “Dari hasil pengecekan data atas sumber pendanaan IKN yang saya lakukan, sejauh ini masih berasal dari APBN. Realisasi APBN untuk IKN dimulai pada 2022 sebesar Rp5,5 triliun, 2023 ini dianggarkan Rp29,3 triliun dan APBN 2024 rencana alokasi sebesar Rp40,6 triliun. Jadi sampai 2024 nanti penggunaan APBN direncanakan Rp75,4 triliun,” kata Saing memaparkan.
Namun, dari hasil pengamatannya, Said merasa belum adanya realisasi konkret kucuran investasi swasta dan yang bersumber dari BMN dalam pembangunan IKN, sebagaimana yang diperbolehkan oleh undang-undang. Ia pun lantas dengan gamblang menyatakan kekhawatirannya apabila skema KPBU tak berjalan dengan baik maka justru menambah beban APBN.
“Adapun sejumlah media yang memberitakan adanya investasi sektor swasta sebesar Rp45 triliun itu masih Letter of Intent (LoI), alias sebatas pernyataan komitmen yang belum mewujud dalam aksi investasi yang belum sebesar yang diberitakan, selain itu skemanya juga model Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), dan lagi-lagi saya khawatir APBN juga nanti yang menanggungnya,” ungkap politisi asal FPDIP ini.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)