Instruksi Presiden Jokowi kepada anggota kabinet untuk menyetop wacana penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan dianggap tidak cukup tegas. Jokowi seharusnya mencopot menteri yang diketahui mendorong wacana tersebut karena telah membuat gaduh.
Wakil Koordinator Kontras, Rivanlee Anandar menegaskan, teguran Jokowi pada sidang kabinet menandakan guliran wacana penundaan pemilu merupakan aspirasi yang datang dari istana. Artinya Jokowi harus mencopot menteri yang getol menggulirkan wacana itu untuk membuktikan dirinya kontra dari upaya pelanggaran konstitusi.
“Untuk menghentikan wacana ini, perlu langkah konkret dari Jokowi. Dia harus mencopot menteri yang terus menggulirkan wacana perpanjangan masa jabatan,” kata Rivanlee, di Jakarta, Minggu (10/4/2022).
Dia menilai wacana penundaan pemilu merupakan aksi sepihak elite yang seolah-olah dilakukan secara demokratis. Padahal, rakyat belum menyetujui rencana amendemen UUD 1945 yang telah mengatur masa jabatan presiden-wakil presiden maksimal dua periode.
“Jangan lupa, wacana penundaan ini bukan hanya melanggar konstitusi tetapi melanggar hak konstitusional warga untuk dipilih dan memilih,” ujar Rivanlee.
Direktur Eksekutif Para Syndicate Ari Nurcahyo meminta Jokowi memberikan jaminan politik bahwa wacana atau upaya penundaan pemilu sudah tutup buku.
“Isu amendemen konstitusi terkait dengan jabatan presiden bagi kami belum selesai. Harus ada jaminan dari presiden secara politik untuk menghentikan wacana ini,” kata Ari.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)