News

Siap Panggil Menkes, Komisi IX DPR Terus Usut Kisruh Menu Stunting di Depok

Anggota Komisi IX DPR, Rahmad Handoyo memastikan bahwa di masa sidang yang akan datang, Komisi IX DPR akan menindaklanjuti persoalan terkait Pemberian Makanan Tambahan (PMT) untuk pencegahan stunting di Depok, Jawa Barat.

Dalam hal ini, Rahmad menegaskan akan memanggil Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi dan jajarannya terkait kisruh menu stunting di Depok. Kasus tersebut kini masih terus bergulir dan menjadi perbincangan masyarakat karena sangat viral di media sosial. 

“Dan pasti isu (PMT pencegah stunting di Depok) ini akan kami tindak lanjuti dengan Menkes. Agar optimalisasi program termasuk kasus di Depok tidak terulang lagi,” papar Rahmad kepada Inilah.com, Jakarta, Senin (20/11/2023). 

Meski berencana memanggil pihak Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI untuk urusan stunting di Depok, Rahmad menjelaskan dalam waktu dekat belum ada rencana menggelar rapat kerja (raker) karena DPR sebentar lagi akan memasuki masa reses. 

“Sesuai jadwal yang ada belum ada rencana raker dengan Menkes di sisa masa sidang kali ini,” paparnya. 

Menu Kudapan Stunting Kebanyakan Tepung dan Sedikit Sayuran 

Sebelumnya, Masalah program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) di Depok masih terus menjadi sorotan publik.

Kali ini terungkap pada akun Instagram @depok24jam, yang menampikan foto kudapan PMT di Kp Sidamukti, Depok.

“Menu kudapan program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) di Kp Sidamukti Depok hari ini 3 potong bakwan. Tapi kebanyakan tepungnya min. Sayurannya dikit. Alhamdulillah,” tulis akun tersebut, dikutip Senin (20/11/2023).

Terlihat jelas pada unggahan tersebut tampak bakwan jagung yang dimasukkan ke dalam plastik.

Hal ini langsung menarik pengguna sosial media untuk ikut berkomentar.

“Pencegahan stunting itu makanannya hewani seperti telur, daging ayam, daging sapi, ikan bukan tepung-tepungan,” tulis akun setiorudi.

Menu yang viral dianggap tidak sesuai dengan anggaran yang diberikan, karena dalam penyajiannya, pembelian wadah plastik yang bisa didaur ulang memakan banyak biaya. 

Hal ini juga menjadi perhatian dari DPRD Depok, karena ditemukan banyak kejanggalan dalam pelaksanaan program tersebut.

Beri Komentar (menggunakan Facebook)

Back to top button