Deputi Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani menanggapi pidato bakal calon presiden (bacapres) Anies Baswedan yang mendesak pengusutan tuntas kasus mafia proyek BTS Kominfo ke semua pihak yang terlibat tanpa kecuali dalam perkara yang merugikan negara Rp8 triliun. Kamhar menilai, penyampaian pidato politik Anies yang dibungkus doa itu menunjukkan bentuk kesalehan dalam berpolitik.
“Selain sebagai bentuk tawakal berserah diri dan memohon pertolongan Tuhan YME, Allah SWT, dalam menjalankan agenda-agenda politik, ini mengembalikan politik ke fitrahnya untuk kebaikan dan sebagai ibadah,” kata Kamhar kepada Inilah.com di Jakarta, Rabu (19/7/2023).
Selain itu, ia juga menyampaikan bahwa hal tersebut menjadi bentuk kesadaran sekaligus kontrol bahwa janji-janj dan pengharapan yang disampaikan tak hanya dipertanggungjawabkan di hadapan rakyat saja, namun juga di hadapan Tuhan YME, Allah SWT.
“Kesalehan politik ini menjadi penting agar kita tak kembali mengulang memilih pemimpin yang hanya sekadar pandai mengumbar janji namun nihil dalam menunaikannya, apalagi melunasi,” ujar Kamhar menekankan.
Lebih lanjut, Kamhar menambahkan bahwa yang disampaikan Anies tersebut merupakan bentuk kritik dan evaluasi terhadap situasi bangsa dan negara saat ini, yang nantinya menjadi harapan yang hendak dituju sebagai tawaran perubahan dan perbaikan.
“Isu yang dipresentasikan pun relevan dan aktual seperti misalnya megakorupsi BTS. Ini patut ditindaklanjuti dan dikawal secara politik di parlemen agar penanganannya bisa terang benderang dalam bentuk pansus karena informasi yang beredar di publik ini melibatkan sejumlah petinggi negara dan keluarganya,” tutur Kamhar.
Adapun dalam pidatonya, Anies yang diusung sebagai bakal capres oleh Koalisi Perubahan dan Persatuan (KPP) menyampaikan bahwa pengusutan kasus korupsi BTS harus dituntaskan tanpa pandang bulu. “Tuntaskan penyelidikannya, semua yang terlibat harus diperiksa, dorong transparansi, jangan ada pihak yang dibiarkan melenggang tidak dimintai pertanggung jawabannya,” tegas Anies beberapa waktu lalu.
“Tunjukkan bahwa hukum memang tegak, bukan saja ke bawah tapi juga ke atas. Bukan saja ke lawan tapi juga ke kawan, untuk semuanya. Dan transparansi ini perlu dilakukan secara menyeluruh. Jangan sampai ada intervensi politik dalam penanganan kasus apapun,” lanjut mantan Gubernur DKI Jakarta itu.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)