Soroti Penyalahgunaan Wewenang dan Anggaran, Komnas HAM Desak Jokowi Hadirkan Pemilu Adil-Demokratis

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk berkomitmen atas penyelenggaraan Pemilu 2024 yang jujur, adil, demokratis, dan ramah HAM.

Wakil Ketua Tim Pemilu Komnas HAM, Saurlin P. Siagian menyatakan presiden perlu memastikan bahwa tidak terjadi penyalahgunaan wewenang dan anggaran oleh aparat penyelenggara negara, termasuk bantuan sosial (bansos) untuk pemenangan salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden.

“Mendorong pemerintah untuk memperkuat komitmen dalam menghormati, melindungi, dan memenuhi HAM dalam menjalankan pembangunan,” ujar Saurlin di Kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (6/2/2024).

Komnas HAM, kata Saurlin, juga menuntut komitmen pemerintah untuk memperkuat kualitas demokrasi, salah satunya menjamin hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi, serta proses hukum yang adil dan transparan.

“Tindakan intimidasi, kekerasan, maupun kriminalisasi terhadap para pembela HAM, baik aktivis, akademisi, jurnalis, maupun pembela HAM lain hanya akan mempersempit ruang kebebasan sipil yang mengakibatkan kualitas demokrasi kita semakin terpuruk,” ujarnya.

Selain itu, dia menyampaikan bahwa kebijakan tentang proyek strategis nasional (PSN) juga perlu ditinjau ulang kembali agar tidak menimbulkan dampak pelanggaran HAM, baik dalam hal lingkungan hidup, masyarakat adat, maupun kelompok rentan lainnya.

“Termasuk di dalamnya adalah pemenuhan hak-hak pekerja, utamanya pekerja di industri pertambangan, perkebunanan, dan lain sebagainya,” katanya.