Rancangan resolusi gencatan senjata kemanusiaan di Gaza yang diajukan oleh Rusia gagal mendapatkan persetujuan dari Dewan Keamanan Pembebasan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Senin (16/10/2023) malam. Hasil ini menambah daftar kegagalan diplomasi internasional dalam menghentikan pertumpahan darah antara Israel dan militan Palestina, Hamas.
Pemungutan suara terhadap resolusi serupa dari Brasil juga ditunda, menambahkan lagi ketidakpastian atas kemungkinan aksi internasional yang signifikan.
“Dunia menunggu Dewan Keamanan untuk bertindak, dan apa yang kami saksikan adalah abdikasi tanggung jawab,” komentar Duta Besar Rusia untuk PBB, Vassily Nebenzia, mengutip APnews.
Rancangan tersebut hanya memperoleh lima suara setuju, empat suara menentang, dan enam suara abstain. Menurut aturan PBB, sebuah resolusi membutuhkan paling tidak sembilan suara setuju dan tanpa veto dari lima anggota tetap—AS, Rusia, China, Perancis, dan Inggris—untuk bisa disahkan.
Meskipun teks rancangan Rusia berisi poin-poin seperti pembebasan sandera dan akses bantuan kemanusiaan, ia sengaja menghindari menyebut nama Hamas, sebuah keputusan yang menimbulkan kecaman dari Amerika Serikat.
“Dengan tidak menyebutkan Hamas, Rusia sebenarnya memberi jalan bagi kelompok teroris untuk melanjutkan agresinya terhadap warga sipil,” kata Duta Besar AS untuk PBB, Linda Thomas-Greenfield.
Dalam konteks ini, Amerika Serikat, yang telah berulang kali menggunakan hak vetonya untuk melindungi Israel, berjanji untuk “bekerja intensif” dengan semua anggota Dewan Keamanan. Hal ini terjadi bersamaan dengan kunjungan Menteri Luar Negeri AS, Antony Blinken, yang bertemu dengan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu.
Israel sendiri sedang dalam proses mempersiapkan operasi militer besar-besaran di Gaza, memperkuat blokade dan pemboman di wilayah tersebut. Sedikitnya 2,750 warga Palestina telah tewas dalam serangan yang telah berlangsung, menurut otoritas di Gaza.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)