Pengamat ekonomi energi dari UGM, Fahmy Radhi mendukung ide pemindahan atau relokasi Depo Pertamina Plumpang, Jakarta Utara ke lahan milik PT Pelindo (Persero). Opsi yang tepat dan harus cepat direalisasikan.
Ada sejumlah alasan kenapa Fahmy menyebut relokasi Depo Plumpang adalah pilihan yang tepat dan cepat. “Pertama, penyulut kebakaran berawal dari Depo Pertamina Plumpang, bukan rumah penduduk,” kata Fahmy, Jakarya, Senin (6/3/2023).
Kedua, lanjutnya, opsi pemindahan Depo Pertamina dapat diputiuskan secara cepat oleh direksi Pertamina, Sedangkan keputusan relokasi kawasan penduduk lebih lama karena melibatkan beberapa pihak: Pertamina, Pemda DKI, dan Warga.
“Ketiga, saat ini lokasi Depo Pertamina Plumpang sudah sangat tidak layak, lantaran berada di tengah kawasan penduduk padat, tidak tersedia buffer water cukup yang dibutuhkan untuk proses pendinginan pipa,” tuturnya.
Pendistribusian BBM dari kilang ke Depo, lanjut Fahmy, menggunakan pipa yang sebagian melewati kawasan pemukiman penduduk, sehingga saat pipa terbakar pasti akan menyebabkan kebakaran rumah penduduk di sekitarnya. “Dengan alasan tersebut, maka hanya satu kata. Pindahkan Depo Pertamina Plumpang dalam tempo sesingkat-singkatnya,” tegas mantan anggota Tim Reformasi Tata Kelola Migas bentukan Faisal Basri itu.
Kelhatannya Fahmy harus menahan kecewa. Lantaran, relokasi Depo Plumpang barus bisa dijalankan pada akhir tahun depan. Seperti disampaikan Menteri BUMN, Erick Thohir (Etho) bahwa pembangunan Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) pengganti Depo Plumpang, Jakarta Utara di lahan Pelindo barus bisa dimulai akhir 2024. Waduh masih lama.
Pembangunan depo baru pengganti Plumpang yang baru saja terbakar itu, masih harus menunggu kesiapan lahan. “Kami juga sudah merapatkan bahwa kilang (TBBM) akan kita pindah ke tanah Pelindo kita sudah koordinasi dengan Pelindo lahannnya akan siap dibangun akhir 2024,” kata Menteri Etho dalam tayangan video, Senin (6/3/2023).
Hari ini, dia memimpin rapat khusus tindak lanjut penanganan usai insiden kebakaran di TBBM Plumpang bersama Pertamina. Di mana, pembangunan TBBM baru di Pelabuhan Pelindo membutuhkan 2 sampai 2,5 tahun.
Menteri Etho meminta dukungan dari pemerintah daerah dan masyarakat. Selain itu, Kementerian BUMN tengah menyiapkan rencana penetapan buffer zone atau zona aman di sekitar TBBM. “Untuk menentukan buffer zone dan juga rencana pemindahan permukiman warga tentunya tidak bisa dilakukan sendiri. Perlu ada komunikasi dengan pemerintah setempat dan masyarakat,” ujarnya.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)