Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Rahmat Bagja mengatakan lembaganya dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) saling menghargai. Namun Bawaslu dan KPU sering berseberangan soal mekanisme Pemilu.
Yang terbaru Bawaslu melaporkan KPU ke DKPP soal keterbatasan akses Sistem Informasi Pencalonan (Silon).
“Kita bertarung adu pendapat tapi tetap menghargai pendapat. Kami menghargai pendapat KPU dan KPU juga menghargai pendapat Bawaslu. Siapa pemutusnya? ya kembali ke DKPP. Orang ketiga dalam hubungan, karena masing-masing ini memiliki pendapat,” ujar Bagja di Kantor Dewan Pers, Jakarta Pusat, Rabu (9/8/2023).
Menurutnya, banyak pihaknya yang menyebut hubungan Bawaslu dengan KPU seperti ‘Tom and Jerry’ karena keduanya sering berseberangan. Perbedaan sikap ini berkaitan dengan proses dan tahapan pelaksanaan Pemilu.
“Dulu juga kami disebut Tom and Jerry, begitu KPU A, pasti Bawaslu B, sekarang enggak, misalnya perspektif tindak pidana. Ketika rakyat menyatakan demikian sudah selesai. Perdebatan kami selesai ketika sudah diputuskan, perspektif itu selesai,” jelas dia.
Meski begitu, Bawaslu tetap meyakini jika KPU memiliki tujuan yang baik agar proses Pemilu berjalan dengan lancar.
“Sekarang tentang sosialisasi, itu yang jadi perdebatan di antara kami, namun kami yakin juga KPU mempunyai tujuan yang sama untuk memfasilitasi semua peserta pemilu yang ada,” sambung Bagja.
Sebagai lembaga pengawas Pemilu, Bawaslu harus mengkritik segala kebijakan KPU yang bertentangan. Sehingga ke depannya proses ini bisa berjalan dengan lancar.
“Bawaslu itu bawaannya suudzon, KPU bawaannya husnuzon. KPU melayani, kami mengawasi kan beda, perspektif sudah beda. Jadi itulah yang harus dimengerti masyarakat juga bagaimana proses pengawasan sekarang jika ada aduan terhadap KPU dari Bawaslu,” imbuhnya.
Bagja mengatakan langkah Bawaslu melaporkan KPU ini dilakukan karena tidak adanya titik temu antara KPU dengan Bawaslu. Sehingga masalah ini harus diselesaikan di DKPP.
“Biar teman-teman wartawan tidak nanya lagi abis ini, jadi ya kami mengadukan. Sekarang dalam proses verifikasi administrasi,” tegas Bagja.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)