Co-Captain Tim Pemenangan Nasional Anies-Muhaimin (Timnas AMIN) Jumhur Hidayat menegaskan hal pribadi yang bercampur-aduk dengan kebijakan publik harus dipersoalkan dalam debat Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024.
Menurut dia, campur aduk antara urusan pribadi dan kebijakan publik adalah bentuk korupsi, kolusi, nepotisme (KKN). Karena itu dia menilai bahwa hal yang berpotensi merupakan bentuk KKN, bukan merupakan hal yang pribadi.
“Itu harus dipersoalkan (KKN), walaupun itu pribadi ya. Tapi kalau (hujatan) kamu ‘jelek’, kamu ‘gendut, ya nggak boleh lah, itu tidak begitu ya,” kata Jumhur dalam keterangannya dikutip di Jakarta, Senin (15/1/2024)
Selain itu, menurut dia permasalahan KKN merupakan substansi yang harus diungkapkan karena perilaku tersebut adalah musuh bersama. Dia mengatakan pemberantasan KKN juga merupakan amanat dari undang-undang dan ketetapan MPR.
“Misalnya kita mempermasalahkan sebuah kebijakan yang kok banyak orang-orang partai kamu, kok banyak orang-orang saudaramu,” ujarnya
Karena itu dia meyakini pasangan calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dan calon wakil presiden Muhaimin Iskandar memiliki standar etika yang tinggi.
“Masyarakat kita sudah pintar. Saya tadi melihat ada video, dari debat banyak orang beralih (dukungan) ke Anies, setelah debat (pilpres),” katanya.
Sebelumnya, Juru Bicara Timnas AMIN Iwan Tarigan menegaskan capres usungan Koalisi Perubahan Anies Baswedan sama sekali tidak menyerang pribadi capres lain saat Debat Ketiga Capres Pemilu 2024 di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (7/1/2024).
“Pribadi itu kan keluarga, kemudian yang bersifat pribadi, agama misalnya; itu yang pribadi. Tetapi kalau kebijakan publik, ya, tidak ada yang pribadi,” kata Juru Bicara Timnas AMIN Iwan Tarigan saat dihubungi di Jakarta, Rabu (10/1/2024).
Iwan mengatakan hal itu untuk merespons pernyataan Presiden Joko Widodo yang menilai sesi debat ketiga capres-cawapres Pemilu 2024 kurang mengedukasi, karena didominasi oleh saling serang personal antarcapres.
Iwan menilai selama pernyataan maupun pertanyaan yang disampaikan saat debat berkaitan dengan program dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Sehingga, menurut Iwan, pihak yang berwenang dalam penggunaannya harus bertanggung jawab kepada publik secara terbuka.Termasuk calon presiden nomor urut 2 yang juga Menhan Prabowo Subianto, dikatakan Iwan mestinya terbuka soal anggaran Kemenhan.
“Selama menggunakan APBN, itu harus dibuka karena itu adalah uang rakyat yang dikumpulkan dari pajak,” ujarnya.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)