Meski pemerintah mengaku sudah membangun jalan tol sepanjang 2.800 km, untuk menurunkan biaya logistik dari 14,29 persen menjadi 9 persen akan terwujud pada tahun 2045 mendatang.
Nyatanya, biaya transportasi hanya sebagian yang menjadi variabel biaya logistik selain biaya pergudangan, biaya penyimpanan dan biaya administrasi. Berdasarkan hasil kajian logistik yang dilakukan Bappenas, biaya logistik domestik saat ini mencapai 14,29 persen, sedangkan biaya logistik ekspor 8,98 persen.
“Setidak-tidaknya 2045, biaya logistik 9 persen dari PDB,” kata Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Suharso Monoarfa saat acara Era Baru Biaya Logistik untuk Indonesia Emas 2045, di Jakarta, Kamis (14/9/2023).
Lebih lanjut, menurutnya, Kementerian PPN/Bappenas telah melakukan pengukuran biaya logistik nasional menggunakan metodologi Input-Output. Artinya diperlukan masukan-masukan yang konstruktif dari berbagai stakeholder terkait baik kementerian/lembaga, akademisi, asosiasi logistik, dan berbagai mitra pembangunan.
“Mudah-mudahan dengan perhitungan metode baru, dapat dibandingkan dengan negara lain. Ke depan perhitungan biaya logistik yang dilakukan setiap tahun akan dilakukan kerja sama Kementerian Perekonomian, Bappenas, BPS, dan pelaku penyedia jasa logistik untuk mencapai biaya logistik yang rendah tadi per GDP,” kata Suharso.
Suharso juga mengatakan bahwa logistik menjadi urat nadi perekonomian, sehingga ke depannya mampu mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.
Sedangkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko), Airlangga Hartarto mengatakan bahwa sistem logistik merupakan salah satu kunci penting dalam mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi nasional.
Airlangga menyampaikan, pemerintah terus berkomitmen meningkatkan kinerja logistik nasional melalui berbagai kebijakan, salah satunya dengan implementasi National Logistics Ecosystem (NLE) sebagai bentuk sinergi dan kolaborasi sistem informasi antarinstansi dan pelaku usaha untuk meningkatkan efisiensi logistik nasional.
Hasil evaluasi implementasi menunjukkan beberapa penerapan rencana aksi NLE sudah memberikan dampak positif, seperti Single Submission Pabean Karantina (SSm QC) yang berhasil mengefisiensi waktu hingga 22,37 persen. Tak hanya itu, SSm QC juga menghemat biaya sebesar 33,48 persen atau mencapai Rp191,32 miliar.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)