Ketua Dewan Penasihat TPD Ganjar Pranowo-Mahfud MD Provinsi Jawa Barat, Mayjen (Purn) TNI, TB Hasanuddin meminta agar TNI, Polri, Kejaksaan hingga Kementerian Kominfo (Kemenkominfo) dapat menerapkan prinsip netralitas selama pelaksanaan pilpres 2024.
“TNI dan polisi, termasuk kejaksaan harus netral karena itu prinsip berdemokrasi di Republik ini. Siapa yang menghancurkan demokrasi, sama saja (ingin) membalik ke era Orde Baru,” jelas Hasanuddin usai peresmian kantor TPD Ganjar-Mahfud di Bandung, Jawa Barat, Minggu (24/12/2023).
Ia menegaskan bahwa TNI dan lembaga negara lain, memang tidak boleh berpolitik praktis sebagaimana amanat UU. Sehingga jika ada aparatur sipil negara (ASN) yang bertindak sewenang-wenang terhadap para relawannya, ia mengatakan hal seperti ini harus dilawan. “Saya lihat, (kalau) mulai di sana aparat kepolisian aneh-aneh, jangan takut. Saya siap mati untuk melawan kezaliman ini,” tegasnya.
Selain TNI, Polri, dan Kejaksaan, Hasanuddin juga mengingatkan agar Kemenkominfo dapat berlaku netral selama pelaksanaan pilpres 2024.
Ia mengatakan hal ini bukan tanpa sebab, melainkan karena belakangan ini menilai bahwa Kemenkominfo seakan sedang bertindak tidak netral, dengan memblokir beberapa akun di media sosial yang bersifat kritis.
“Saya ingatkan, atas nama saya anggota Komisi I, tolong jangan main-main merusak demokrasi rakyat dengan mengeblok media sosial, terutama yang dilakukan Kemenkominfo,” ujarnya.
“Sejak awal saya minta, Menkominfo kalau menjadi partisan salah satu capres, lebih terhormat mundur, supaya keselamatan dia terjaga selamanya,” tutur dia menambahkan.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)