Mulai tahun 2024, wajib militer (wamil) bagi rakyat Taiwan diperpanjang dari semula empat bulan menjadi satu tahun. Meski mendapat kritik dari pemerintah China, namun Taiwan tetap teguh pada pendiriannya.
Kebijakan ini diambil oleh Presiden Taiwan Tsai Ing-Wen pada Selasa (27/12/2022) waktu setempat, sebagaimana dilansir Reuters. Keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan meningkatknya ancaman dari tetangga besarnya, China.
Menanggapi keputusan Taiwan, juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Wang Wenbin menyebut langkah yang diambil tersebut sebagai gerakan separatis yang tidak berharga.
Ia menegaskan China tidak akan takut dan mundur dengan adanya kebijakan tersebut. “Berjuang untuk tugas besar mencapai reunifikasi nasional sangat signifikan, mati untuk kegiatan separatis kemerdekaan Taiwan sama sekali tidak berharga,” ujarnya, seperti dilansir Reuters, Rabu (28/12/2022).
Wang menyatakan keputusan Tsai Ing-Wen sama saja menumbalkan masyarakat Taiwan sebagai umpan meriam. “Kami percaya warga Taiwan sangat berprinsip, mereka tidak akan dijadikan umpan meriam oleh pasukan separatis kemerdekaan Taiwan,” tuturnya.
Diketahui, masa tugas wajib militer Taiwan sempat dipersingkat dari satu tahun menjadi empat bulan oleh mantan presiden Ma Ying-jeou pada 2013, yang memiliki rencana bagi Taiwan untuk beralih ke pasukan sukarelawan, meskipun militer China sudah menguat secara drastis pada saat itu.
Sejak itu, militer Taiwan telah berjuang untuk memenuhi target perekrutan, dengan angkatan bersenjatanya memiliki 162.000 tentara di jajarannya per Juni tahun ini, kurang 7.000 personel dari targetnya.
Hal ini sebagian disalahkan karena tingkat kelahiran yang menurun, meskipun keengganan kaum mudanya untuk mengejar karir militer juga disebut-sebut sebagai alasannya. Oleh karena itu pemerintah Taiwan kembali memperpanjang masa wajib militer, menjadi satu tahun.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)