Pembangunan infrastruktur sedang dilakukan di beberapa wilayah di Pulau Jawa maupun luar. Proyek ini dilakukan untuk mendukung program pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Sebenarnya proyek pembangunan infrastruktur ini sangat bagus untuk pemerataan kesenjangan sosial dan ekonomi masyarakat dalam jangka panjang.
Di lain sisi, banyak masyarakat yang tidak sadar akan dampak negatif pembangunan jalan baik di kehidupan sosial maupun lingkungan daerah setempat.
Mau bagaimana lagi? Jumlah jalan tol dan jembatan yang menghubungkan antar pulau di Indonesia masih sangat minim.
Jika seluruh pembangunan dan akses jalan ini sudah cukup memadai, masyarakat juga yang akan menikmati dampaknya, mulai dari pemerataan harga sembako, akses jalan yang mudah, dan masih banyak lainnya.
Tapi bukan berarti masyarakat harus menutup mata akan dampak negatif dari pembangunan infrastruktur ini. Jika diabaikan, masalah ini juga berdampak buruk bagi kehidupan semua masyarakat Indonesia.
Berikut adalah 5 dampak negatif pembangunan jalan tol yang kerap diabaikan oleh pemerintah.
1. Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial
Dari segi kesehatan, masyarakat secara langsung mengalami perubahan gaya hidup dan lingkungan yang berbeda. Mulai dari pencemaran udara hingga pencemaran air.
Kedua polusi ini memengaruhi kesehatan dan kehidupan masyarakat dalam jangka panjang, mulai dari kualitas kesehatan yang menurun, perubahan gaya hidup, hingga terpaksa hidup di lingkungan baru yang berbeda dari sebelumnya.
Bahkan tak sedikit masyarakat yang mengeluhkan pemerintah yang mengabaikan kualitas kesehatan masyarakat yang menurun akibat pembangunan tol.
Hal ini disebabkan karena masyarakat setiap hari terpaksa menghirup udara yang tidak sehat dan mendengar suara kendaraan yang berlalu lalang di sekitar permukiman.
Akhirnya, masyarakat sering menderita batuk-batuk hingga kualitas pendengaran menurun.
2. Mata Pencaharian
Sebelum melaksanakan proyek pembangunan, biasanya pemerintah akan bernegosiasi dengan masyarakat setempat untuk mendapat persetujuan pembebasan lahan.
Masyarakat memang mendapat uang ganti sesuai nilai aset yang dimiliki. Tapi untuk para petani yang lahan garapannya juga diambil harus rela dan ikhlas melepaskan mata pencaharian utamanya demi pembangunan jalan tol.
Mereka bisa saja membeli lahan baru di wilayah lain. Tapi mirisnya, harga properti di daerah lain melonjak seiring berjalannya pembangunan di daearh setempat.
Masalah ini sempat dibahas di jurnal yang ditulis oleh Unun Udia A’la yang berjudul “Dampak Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera Terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam”.
Di dalam jurnal menjelaskan keluhan masyarakat Desa Kalisari yang merasa dirugikan oleh pembangunan jalan tol karena uang kompensasi tidak sesuai dengan harga tanah saat ini. Bahkan sebagian masyarakat tidak menggunakan uang kompensasi untuk membeli lahan baru di daerah lain.
Hal serupa juga terjadi para pebisnis lokal yang terpaksa melanjutkan bisnisnya di lokasi yang tidak strategis. Dampaknya penurunan penghasilan penjualan mereka menurun drastis, dari Rp1.000.000/bulan menjadi Rp500.000/bulan.
3. Ekonomi
Pembangunan infrastruktur juga mempengaruhi ekonomi wilayah setempat. Mulai dari perubahan gaya hidup, meningkatnya biaya hidup, nilai properti, dan masih banyak lainnya.
Salah satu dampak ekonomi yang paling umum dirasakan oleh masyarakat yang direlokasi adalah perubahan nilai properti yang melonjak dan kehilangan pekerjaan (pengangguran).
Salah satu contoh nyata meningkatnya pengangguran dapat dilihat dari kondisi kehidupan Warga Tuban saat menjual tanah ke Pertamina untuk keperluan kilang minyak.
Warga Tuban memang sempat menjadi “Miliarder” dari uang kompensasi. Tapi kini mereka harus menghisap jari dan menerima nasib tidak memiliki pekerjaan untuk menghidupi keluarga.
Mirisnya, pemerintah tidak memikirkan keberlangsungan kehidupan masyarakat, terutama dari segi pendapatan dan pekerjaan.
Uang kompensasi yang didapat masyarakat memang besar. Namun karena minimnya edukasi pengelolaan keuangan, masyarakat kalap dan menghambur-hamburkan uang ganti rugi untuk kepentingan konsumtif.
Fenomena ini menarik simpati Hempri Suyatna seorang Pakar Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan yang mengatakan bahwa masyarakat tidak siap menghadapi perubahan dan pemerintah atau perusahaan tidak memberikan pendampingan dalam mengelola uang ganti rugi
Hempri berharap di masa depan pemerintah maupun perusahaan dapat memberikan pendampingan manajemen keuangan dan memberikan program ahli profesi karena itulah yang dibutuhkan masyarakat terdampak.
4. Budaya
Berdasarkan catatan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Indonesia memiliki sebanyak 1.728 Warisan Budaya Takbenda (WBTb) dari tahun 2013 hingga 2022.
Sayang, akibat penyebaran populasi dan teknologi, warisan budaya lokal mulai menghilang secara perlahan. Pembebasan lahan juga turut berkontribusi dalam masalah ini.
Indonesia terkenal memiliki budaya dan tradisi yang banyak di setiap daerah. Dengan adanya pembebasan lahan, masyarakat yang berdampak terpaksa hidup di wilayah baru dengan budaya yang berbeda.
Dampaknya, sebagian dari mereka perlahan melupakan tradisi dan budaya yang sering dilakukan di kampung halamannya dulu, seperti bahasa daerah, kepercayaan, adat istiadat, dan lain-lain.
5. Lingkungan
Lingkungan menjadi salah satu aspek yang mengalami dampak negatif pembangunan tol yang diabaikan oleh pemerintah.
Tidak hanya memengaruhi intensitas resapan air saja, pembangunan tol juga merusak sistem ekologi, penyumbang polusi udara dan suara terbesar, dan masih banyak lainnya.
Dampaknya, masyarakat yang hidup di daerah setempat akan merasakan perubahan iklim dan cuaca ekstrim, musim panas berkepanjangan, banjir, dan penurunan kualitas kesehatan akibat polusi.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)