Timnas AMIN Beberkan 3 Kesalahan Besar Hilirisasi Era Jokowi

Program hilirisasi mineral yang merupakan salah satu program andalan pemerintahan Jokowi, ternyata mulai terlihat ‘penyakitnya’. Terkesan, program ini tidak didukung perencanaan yang kuat.

Seperti disampaikan Co-Captain Tim Pemenangan Nasional Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Timnas AMIN), Thomas Lembong dalam diskusi publik bertajuk ‘Pandangan Capres/Cawapres 2024-2029 Terhadap Kebijakan Industri, Hilirisasi, dan Perubahan Iklim’ di Gedung Pakarti Centre, Jakarta Pusat, Rabu (6/12/2023).

Tom Lembong, sapaan akrab mantan Menteri Perdagangan (Mendag) itu, menegaskan, memang ada yang tidak pas dalam hilirisasi mineral yang digagas pemerintah saat ini. “Hilirisasi saat ini, secara logika sangat mendesak untuk rekalibrasi,” kata Tom Lembong dalam acara yang diinisiasi Centre For Strategic and Internasional Studies (CSIS) itu.

Dia pun membeberkan, tiga masalah besar terkait hilirisasi mineral saat ini. Pertama, hilirisasi tidak beorientasi kepada pasar atau market. Bisa jadi, pemerintah tidak melihat kepada realita pasar.

“Saya kasih satu contoh kebijakan hilirisasi yang berfokus kepada nikel, sangat tidak ramah pasar. Jadi, pemerintah itu, kemarin, melihat harga nikel bagus banget. Permintaan nikel tinggi sekali. Karena, semua baterai mobil listrik, pakai nikel. Tapi apa yang terjadi, ketersedian yang bergantung pada sentimen pemerintah. Akhirnya mereka beralih ke bahan baku lain,” jelasnya.

Kedua, lanjut Tom Lembong, fokus pemerintah terlalu condong ke sektor nikel, hanya untuk baterai kendaraan listrik. Sehingga, kebijakan pemerintah menjadi sempit. Padahal, banyak produk bisa digarap melalui hilirisasi. Dan, nikel tak hanya untuk baterai kendaraan listrik saja. Bisa digunakan untuk barang lain.

“Pemerintah selalu ngomong nikel, nikel, nikel, baterai, baterai dan baterai. Saran kami, kebijakan pemerintah perlu lebih luas, lebih komprehensif. Jadi tidak berfokus kepada nikel saja,” kata pria yang penampilannya selalu rapi itu.

Ketiga, lanjut Tom Lembong, dampak lingkungan dari hilirisasi yang sangat diabaikan pemerintah. Alhasil, investasi berupa pembangunan smelter serta pertambangan nikel, acapkali menciptakan kerusakan lingkungan.

“Tapi sektor pertambangan nikel jauh dari pada yang sebetulnya diperlukan. Standar kebijakan lingkungan hidup itu, sangat rendah dalam kebijakan hilirisasi ini,” tandasnya.