Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah melebarkan penelusuran Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke pejabat Kementrian Perhubungan (Kemenhub) dan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM).
“Kementerian Perhubungan kami mau lihat, karena ada hubungan darat dan perhubungan laut. Sementara Kementerian ESDM juga, karena ada urusan dengan perizinan perusahaan tambang,” ujar Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring, Pahala Nainggolan, di Gedung ACLC KPK, Jakarta Selatan, dikutip Rabu (14/6/2023)
Pahala mengatakan, penelusuran sementara pihaknya mengidentifikasikan kalau terjadi pola konflik kepentingan di dua Kementrian itu. Ia mencontohkan, di Kementerian ESDM misalnya, dimana ada pegawai yang membuka jasa konsultan.
“Dia tidak punya tambang, tapi punya jasa konsultan, ya tidak boleh,” kata Pahala.
Pola bisnis serupa, juga terjadi di Kementrian Perhubungan. “Kalo perizinannya kan banyak di hubdat (Perhubungan Darat) di hubla (Perhubungan Laut),” kata Pahala.
Pahala mengaku kesulitan menemukan indikasi harta kekayaan janggal kedua pegawai kementerian tersebut. Sebab, para pegawai ini menyamarkan perusahaannya ke milik orang lain.
“Kalo buat LHKPN agak susah karena dia kan bikin PT yang resmi dan mainnya di PT bukan dia,” kata dia.
Walau begitu, kata Pahala, pihaknya bakal mengusut hal ini perlahan dengan memeriksa sejumlah pegawai Kementerian yang memiliki perusahaan, apakah bisnisnya ada kaitannya dengan tempat mereka bekerja.
“Makanya belajar dari itu (Kasus PNS Ditjen Pajak), ya sudah kita lebarin dah nih (ke Kemenhub dan Kemen ESDM), pola-pola ini mesti dicegah,” kata Pahala
Sebagaimana diketahui, KPK sebelumnya menyoroti sejumlah PNS Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang juga memiliki saham di perusahaan konsultan pajak.
Selain itu, kepemilikan saham pegawai Ditjen Bea dan Cukai di perusahaan ekspor impor juga disorot.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)