Saat ini proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) secara fisik sudah mencapai 18 persen dan menggunaan dana hingga 20 persen, yang mulai masuk di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP). Dengan konsep kota cerdas atau smart city maka akan dilengkapi dengan teknologi informasi informatika yang modern dan bersandar internasional.
Dirjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Diana Kusumastuti menyatakan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) yang terdapat di Ibu Kota Nusantara (IKN) yang seluas 256 ribu hektare (ha).
“Progress fisik sudah mencapai sekitar 18 persen dan keuangannya sudah 20 persen. Dan juga untuk pembangunan infrastruktur PUPR di KIPP, kami juga sudah ada 13 kegiatan dengan total alokasi Rp10 triliun,” terang Diana, secara virtual dalam Serial dialog Pemilu 2024 Ditjen Politik dan PUM Kemendagri bertajuk ‘Pembangunan IKN sebagai Momentum Kebangkitan Nasional Untuk Memperkuat Persatuan Kesatuan Bangsa’ secara virtual pada Jumat (19/5/2023).
Tentunya pembangunan IKN ini, selain harus mencerminkan identitas bangsa, tentu KemenPUPR harus dapat menjamin bagaimana keberlanjutan baik itu ekonomi, sosial, dan lingkungannya.
“Apa yang kita bangun di sini, mengacu kepada visi kawasan inti pusat pemerintahan, yaitu sebuah model kota masa depan yang berbasis pada hutan dan kepulauan, nanti sebagai simbol transformasi kemajuan peradaban Indonesia,” katanya mengacu pada hasil sayembara urban design development.
Tak hanya itu, dalam proses pembangunan ini KemenPUPR juga mesti memperhatikan kesejahteraan masyarakat, ekologis dan preservasi terhadap lingkungan, koneksivitas untuk transportasi, serta untuk infrastruktur kawasannya. “Dan karena semuanya kota cerdas, tentunya juga harus memiliki teknologi komunikasi informatika dan semuanya ini harus kita dapatkan,” sambungnya.
Dalam pengembangan proyek ini, lanjut Diana, juga dilakukan transformasi yang melestarikan lingkungan. “Sampai saat ini bapak presiden juga selalu menyampaikan jangan menebangi pohon yang tidak perlu, kita harus memastikan bahwa tanaman itu selalu ada di sana, bahkan kita juga harus mempertahankan air yang ada di sana. Bahkan kita akan menjadi hutan kembali,” tandas Diana.
Diana juga menjadnjikan untuk transformasi berbangsa dan bernegara, jadi IKN ini adalah nasional bukan hanya satu suku saja, maka ornamen di sini pun bersifat nasional. “Kemudian juga ada transformasi bekerja, diwujudkan di dalam IKN. Kemudian transformasi bermukim, kita harus memperhatikan bagaimana hunian ini tentunya akan ada kemudahan,” terangnya.
“Transformasi lebih bagus, dan harus memperhatikan bagaimana menggunakan solar panel untuk efisiennya, listriknya, dan transformasi di dalam mobilisasi,” sambungnya.
Dalam kesempatan itu, Diana juga menjelaskan pihaknya sudah menyelesaikan pembangunan Bendungan Sepaku Semoi meskipun perlu adanya penambahan jaringan air minum. “Kemudian intake Sepaku juga sudah selesai, nanti akan ada tambahan lagi untuk water treatment plan di sana untuk kebutuhan air 300 liter/detik,” ujarnya.
Demikian juga dengan tahap akhir untuk proyek air baku untuk persemaian di Sepaku Semoi yang akan menyusul Mentawir yang sudah selesai terlebih dahulu. “Jadi untuk jalan tol sudah 18,93 persen untuk yang tahap satu. Kantor presiden sudah 12,51 persen,” pungkas Diana.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)