Sekjen DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengatakan pihaknya akan menyiapkan bantuan hukum untuk menggugat Pengamat Politik Rocky Gerung. Langkah ini PDIP ambil karena pernyataan Rocky banyak menyudutkan orang.
“Tetapi semakin hari, semakin tidak mencerminkan intelektualitasnya dengan pernyataannya yang sembarangan. Pak Jokowi tidak hanya Presiden RI. Beliau adalah kader kami. Partai berdiri di depan jika ada yang merendahkan harkat dan martabat presiden,” tegas Hasto dalam keterangan resmi yang di Jakarta, dikutip Selasa (1/8/2023).
Ia juga menyebut bahwa PDIP mengutuk keras pernyataan Rocky Gerung yang menggunakan kata-kata tidak pantas di ruang publik.
“Kami menilai pernyataan bahwa Presiden itu sebagai ‘baji*gan yang tolol’ adalah puncak kerusakan akhlak, degradasi nalar dan kemandulan akal sehat,” imbuh dia.
“Rocky Gerung secara sadar sedang berusaha menghasut publik dengan kata-kata yang sangat menghina, tendensius dan nirbudi pekerti,” sambungnya.
Hasto juga menyebut bahwa pernyataan Rocky Gerung sudah masuk dalam delik penghinaan terhadap presiden sehingga tidak bisa dianggap sebagai kritikan.
“Bahkan sudah masuk ke kategori ujaran kebencian. PDIP memprotes keras dan meminta Rocky Gerung untuk meminta maaf,” jelasnya.
Hasto juga meminta kepada semua pihak untuk mengedepankan etika dalam melakukan kritik. Sebab meski Presiden Jokowi menerima kritikan, namun hal itu harus sesuai dengan etika yang berlaku.
“Jangan manfaatkan kebaikan Presiden Jokowi yang membangun kultur demokrasi dengan respek terhadap kebebasan berpendapat dan berorganisasi, lalu dipakai mencela Presiden dengan cara-cara yang tidak berkeadaban,” pungkas Hasto.
Sebelumnya, Pengamat politik Rocky Gerung bersuara terkait pelaporan oleh relawan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Bareskrim Polri, karena menilai ucapannya telah menghina Jokowi.
Rocky menegaskan presiden adalah sebuah jabatan politik, maka yang menjadi sasaran dari kritiknya itu adalah jabatan presiden bukan Jokowi sebagai individu.
“Presiden, kita pilih setiap lima tahun, mana ada martabat berganti setiap lima tahun. Jadi kacau cara berpikir bangsa ini, tidak boleh ada personifikasi pada Presiden Jokowi,” jelasnya saat mengisi Dialog Akal Sehat bertajuk ‘Etika Politik Mematangkan Demokrasi Indonesia’ di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB), Senin (31/7/2023).
Beri Komentar (menggunakan Facebook)