Fraksi PDI-Perjuangan di DPR mengusulkan kepada pemerintah untuk membuat kebijakan yang menopang konsumsi rumah tangga. Selain itu menagih komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan yang mendukung kedaulatan pangan.
Pandangan tersebut menanggapi usulan pemerintah tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2024. “Kebijakan pemerintah melalui program di kementerian atau lembaga terkait untuk meningkatkan produktivitas sektoral sehingga dapat menambah nilai ekonomi yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan pendapatan negara,” kata Anggota FPDI-P, Masinton Pasaribu dalam rapat paripurna DPR bersama Menteri Keuangan di Gedung Nusantara II, seperti mengutip laman resmi DPR, Selasa (23/5/2023).
Masinton juga mendorong pemerintah agar merancang arsitektur kebijakan Fiskal tahun 2024 diarahkan untuk mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, dengan menempuh dua strategi, yaitu Strategi Jangka Pendek dan Strategi Jangka Panjang.
“Strategi Jangka Pendek akan difokuskan pada percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim, akselerasi penurunan stunting, pengendalian inflasi, dan peningkatan investasi. Sedangkan Strategi Jangka Panjang akan difokuskan untuk mendukung penguatan kualitas SDM, akselerasi pembangunan infrastruktur, hilirisasi sumber daya alam, reformasi kelembagaan, simplifikasi regulasi, dan mendorong ekonomi hijau,” terang Masinton.
Oleh karena itu, kebijakan pemerintah harus menunjukkan perbaikan dan peningkatan urusan-urusan rakyat yang semakin mudah mendapatkan pelayanan pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, bantuan usaha, bantuan pupuk, urusan perijinan, urusan listrik untuk rakyat, urusan layanan publik lainnya serta meningkatkan manfaat pembangunan yang dirasakan rakyat.
Isu lainnya, dalam Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal 2024, ia mengatakan fraksinya mengingatkan pemerintah supaya memperkuat upaya dan kebijakan peningkatan tax ratio pajak kembali ke angka dua digit, dan upaya ekstensifikasi serta intensifikasi penerimaan pajak tersebut juga memperhatikan pemulihan ekonomi yang sedang berjalan dan penguatan transformasi ekonomi. Serta, Insentif perpajakan dilakukan secara terarah dan terukur yang dapat memberikan multiplier effect bagi perekonomian nasional.
Pada pekan lalu, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan Kerangka Makro Ekonomi (KME) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2024 ke DPR. Menteri Keuangan telah membacakan di depan Rapat Paripurna, Jumat (19/5/2023), yang menandai dimulainya pembicaraan pendahuluan untuk membahas RAPBN 2024.
Menkeu memaparkan target sasaran pembangunan, tingkat pengangguran terbuka diturunkan pada tingkat antara 5,0% hingga 5,7%, angka kemiskinan terus ditekan pada rentang 6,5% hingga 7,5%, gini ratio diperkirakan terus membaik dengan rentang 0,374 hingga 0,377, dan indeks pembangunan manusia tahun 2024 ditargetkan pada rentang 73,99 hingga 74,02. Nilai tukar petani dan nilai tukar nelayan juga terus ditingkatkan pada rentang 105 hingga 108 dan 107 hingga 110.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)