Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menghabiskan anggaran Rp7 miliar untuk membeli 186 kendaraan dinas operasional listrik lengkap dengan peralatannya. Kendaraan ini selanjutnya diserahkan kepada petugas Dinas Perhubungan (Dishub).
“Kami serahkan sebanyak 186 kendaraan roda dua dilengkapi peralatan seperti helm dengan anggaran kurang lebih Rp7 miliar,” kata Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono di Jakarta, Jumat (11/8/2023.
Pengadaan kendaraan listrik ini sendiri mengemuka seiring posisi Jakarta di urutan teratas kota dengan tingkat polusi terburuk merujuk data Indeks Kualitas Udara (AQI) Air.
Seperti dikutip Antara, Heru menjelaskan, ratusan kendaraan operasional berbasis baterai ini bakal disebarkan ke lima wilayah DKI Jakarta sesuai kebutuhan.
Langkah tersebut mengikuti Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) Sebagai Kendaraan Dinas Operasional dan/atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
Nantinya, Pemprov DKI akan bertahap menambah kendaraan listrik yang diklaim untuk membantu mengurangi emisi gas yang bisa meningkatkan polusi udara. Dia berharap adanya langkah ini bisa membuat masyarakat perlahan tertarik untuk beralih ke kendaraan berbasis listrik.
“Kalau mau beli kendaraan roda dua ya beralih ke listrik, saya rasa harganya tidak mahal,” katanya.
Sebelumnya, Heru Budi Hartono mengatakan, 50 persen penyumbang terbesar yang mengakibatkan kualitas udara di Jakarta buruk adalah polusi dari transportasi.
“Kalau dihitung-hitung, 50 persen disumbang polusi dari transportasi,” kata Heru usai evaluasi kinerja di Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta Pusat, Kamis (10/8/2023).
Berdasarkan data Heru, dalam kurun waktu 1,5 tahun terakhir kendaraan roda empat meningkat dari empat juta menjadi enam juta. Sedangkan roda dua dari 14 juta menjadi 16 juta.
Lalu kendaraan yang berpelat B atau dari Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Bodetabek) pun sudah hampir semua masuk ke Jakarta.
Oleh karena itu, Heru menyebutkan beban Jakarta memang berat. Salah satu upaya Pemprov DKI mengurangi emisi, yakni pengadaan bus TransJakarta maupun mobil dinas bertenaga listrik.
“Contoh DKI menambah kendaraan bus dengan listrik, misal dua tahun ke depan kita tambah 100 bus,” katanya.
Begitu juga Dinas Perhubungan (Dishub) menggunakan kendaraan listrik untuk roda duanya. “Kendaraan dinasnya secara bertahap walau anggaran terbatas,” kata Heru.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)