Sengkarut aturan dan harga tes PCR sempat gaduh beberapa waktu lalu, mendapat atensi dari Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Terbentuklah Pansus PCR yang diketuai Fahira Idris.
Fahira Idris yang dikenal sebagai senator asal DKI yang cukup vokal, didaulat menjadi Ketua Pansus Polymerase Chain Reaction (PCR)-gate. Puteri politisi senior Partai Golkar Fahmi Idris ini, sangat tertarik dengan gaduhnya PCR. Khususnya terkait aturan dan harga tes PCR yang berubah-ubah.
Kata dia, isu PCR di masyarakat, dinamikanya begitu tinggi. Sementara di media massa, isu PCR sangat masif diulas. Bahkan, dinamika isu PCR yang lebih tinggi lagi bisa ditemui di berbagai platform sosial media.
Dinamika yang terjadi terkait PCR ini, salah satunya adalah soal harga tes PCR yang dinilai banyak pihak mengindikasikan ada kekeliruan kebijakan.
Kata Fahira, situasi tersebut menyebabkan munculnya dugaan ada sejumlah pihak yang memanfaatkan pandemi ini untuk mengeruk keuntungan lewat tes PCR.
Di saat yang bersamaan, dijelaskan Fahira, pemerintah yakin penetapan dan evaluasi harga PCR, sudah sesuai aturan dan tidak ada pihak manapun yang diuntungkan secara komersial. “Sebagai wakil rakyat, kami punya tanggung jawab konstitusional dan tanggung jawab moral untuk menelusuri soal PCR ini agar semuanya clear dan tidak menjadi bola liar,” ujar Fahira Idris di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, dikutip Jumat (21/1/2022).
Menurut Fahira, Pansus ini menjadi ikhtiar DPD RI untuk melakukan identifikasi dan klarifikasi. Serta, menyajikan peta substansi persoalan dan memberikan masukan, pemikiran, gagasan. “Selain itu, target dari Pansus ini adalah memberi rekomendasi terkait dugaan kebijakan PCR yang membebani publik khususnya menyangkut transparansi dan akuntabilitas serta isu konflik kepentingan,” paparnya.
Menurut Fahira, ada dua isu utama yang akan menarik untuk ditelusuri Pansus PCR-gate bentukan DPD RI. Pertama, apakah regulasi yang ada di bidang kebijakan PCR telah memadai, transparan dan akuntabel dalam memastikan kepentingan masyarakat terjamin. “Kedua, apakah terdapat konflik kepentingan dari penyelenggara negara di dalam kebijakan bisnis PCR,” papar Fahira.
Dalam memimpin Pansus PCR, Fahira didampingi tiga orang wakil ketua yaitu Wakil Ketua I Elviana (Senator Jambi), Wakil Ketua II Hasan Basri (Senator Kaltara) dan Wakil Ketua III Angelius Wake Kako (Senator NTT).
Beri Komentar (menggunakan Facebook)