Ketidakkompakkan sikap terlihat dari pernyataan TPN Ganjar-Mahfud dengan PDIP sebagai partai pengusung paslon nomor urut 3, mengenai harus ditunda atau tidaknya pembagian sembako jelang pelaksanaan pemilu ini.
Analis Politik sekaligus CEO dan Founder Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago menilai hal ini disebabkan, karena PDIP ingin menjaga konsistensi.
“PDIP kalau kemudian mendukung agar bansos tetap dicairkan ya tidak apa-apa juga, karena itu sikap PDIP yang konsisten. Justru kalau PDIP menolak, itu inkonsisten jadinya,” jelas Pangi kepada inilah.com saat dihubungi di Jakarta, Rabu (3/1/2024).
Adapun sebab PDIP ingin terlihat konsisten, karena masih bagian dari pemerintah, pengusung Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Pemilu 2014 dan 2019. “Kalau dulu PDIP dengan pak Jokowi menjelang pemilu, bansos dibagi-bagi juga, kenapa sekarang tidak kan gitu,” sambungnya.
Di sisi lain, ia menyatakan bahwa wajar pula jika TPN ingin pembagian bansos dihentikan sementara hingga pemilu selesai, mengingat program ini cukup rawan akan politisasi.
“Kalau TPN ingin menghentikan ya sudah jelas bahwa itu bansos atau sembako, atau bagi-bagi apapun namanya menjelang pemilu jelas merugikan Ganjar, harusnya dihentikan,” ujarnya.
Sehingga jika PDIP memiliki sikap yang sama dengan TPN, lanjut Pangi, justru menunjukkan bahwa partai banteng bermoncong putih tersebut tidak konsisten.
“Nah kalau sekarang PDIP protes itu justru inkonsisten sebetulnya kan, apakah karena kekuasaan hari ini beda saja Pak Jokowi mendukung Pak Prabowo misalnya,” terangnya.
“Selama ini kalau pak Jokowi mendukung Ganjar mungkin PDIP tidak bakal keberatan atau PDIP nyaman-nyaman saja, tenang-tenang saja dengan adanya pembagian sembako atau bansos itu kan,” ucap Pangi sambil terkekeh.
Diketahui, Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis, mengatakan pejabat pemerintah sangat rentan dicurigai saat membagikan bansos. Menurut Todung, itu menguntungkan pasangan calon tertentu.
Dalam kesempatan terpisah, Ganjar mengatakan bansos diharapkan tidak dijadikan sebagai komoditas politik karena sudah menjadi program pemerintah. Menurut dia, dalam suasana politik saat ini, mudah bagi pihak tertentu untuk mengklaim bahwa bansos merupakan jasa dari pihak-pihak tertentu.
“Kalau sekarang ada usulan bansos tambahan karena kondisi di masyarakat, ya memang membutuhkan respon pemerintah. Tapi biasanya dalam suasana politik, tahun politik seperti ini, saling klaim itu menjadi paling kuat,” kata Ganjar di Pasar Kebon Agung pada Sabtu (30/12/2023).
Akan tetapi, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto memastikan program bansos akan tetap berjalan pada 2024 dan bebas dari politisasi. Hasto mengatakan sudah menjadi tanggung jawab negara untuk meningkatkan atau membantu kelompok miskin. Karena itu PDIP mendukung penuh Menteri Sosial Tri Rismaharini untuk mewujudkan komitmennya menjalankan perintah konstitusi.
Hasto mengatakan hal tersebut sesuai dengan tema Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDIP yang ketiga bertema “Fakir Miskin dan Anak Terlantar Dipelihara Negara”.
“PDI Perjuangan menempatkan pentingnya seluruh kebijakan-kebijakan sosial yang dilakukan oleh negara melalui sinergi antara DPR RI dan Kepresidenan untuk secepatnya pada 2024 ini menurunkan kemiskinan ekstrem,” ujarnya.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)