Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate diminta untuk investigasi dan mengevaluasi kinerja Badan Aksesibilitas Telekomunikasi Indonesia (BAKTI) menyusul tidak tercapainya target pembangunan BTS di 4.200 desa 3T yang direncanakan selesai pada Maret 2022.
Menurut Uchok Sky Kadafi, Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Menkominfo sebagai pengawas harusnya melakukan evaluasi terhadap kinerja BAKTI tersebut karena keterlambatan ini dapat menghambat program Nawacita yang dicanangkan Presiden Joko Widodo untuk membuka akses telekomunkasi di daerah 3T.
“Kominfo sebagai pengawas harus benar-benar mengawasi kinerja BAKTI. Karena anggaran dari pemerintah untuk pembangunan BTS USO ini sudah turun seharusnya bisa dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk memberikan layanan telekomunikasi masyarakat di daerah 3T. Jika ada kendala atau potensi penyelewengan, Kominfo melalui Inspektorat Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika harus dapat segera melakukan investigasi mendalam,” kata Uchok dalam keterangannya, Selasa (12/04/2022).
Seharusnya rampung 2021
Sebagai informasi, dari 4.200 desa yang menjadi target pertama pembangunan BTS tersebut, harusnya selesai Desember 2021. Dengan alasan pandemi COVID-19 BAKTI meminta perpanjangan tenggat waktu hingga 31 Maret 2022. Berdasarkan data yang dihimpun dilapangan, target pembangunan BTS tahap pertama yang dapat beroperasi baru ada di 1.791 desa. Dengan demikian masih ada sekitar 2.409 desa yag belum dibangun menara pemancar jaringan (BTS) 4G.
Di tengah pandemi COVID-19 seperti saat ini tentu akses telekomunikasi yang lancar sangat dibutuhkan oleh masyarakat yang berada di 4.200 desa tersebut untuk bisa berkomunikasi dan terhubung dengan dunia luar.
Belum tercapainya target pembangunan BTS oleh BAKTI tersebut juga diwarnai dengan kendala masalah pembayaran kepada pihak ketiga yang mengerjakan pembangunan proyek BTS di sebagian wilayah tersebut seperti yang telah diberitakan media sebelumnya.
Program tidak berjalan
Menanggapi pemberitaan mengenai pembayaran proyek pembangunan BTS 4G di desa 3T yang bermasalah tersebut, Uchok meminta Kementerian Keuangan menghentikan terlebih dahulu seluruh pencairan anggaran dari program-program BAKTI karena banyak program yang tidak berjalan dengan baik. Termasuk permintaan Bakti untuk meminta tambahan dana pembangunan jaringan backhaul. Kementrian Keuangan juga diminta untuk tidak lagi memberikan perpanjangan waktu pembangunan BTS tahap pertama yang uangnya sudah diberikan ke BAKTI.
“Kemekeu harus berani menegur BAKTI, bahkan kalau memang diperlukan jika soal pembayaran ini belum diselesaikan, KPK juga bisa dilibatkan untuk ikut mengawasi proyek pembangunan BTS 4G di desa 3T. BPK juga harus mengawasi perkembangan laporan Kominfo yang bermasalah tahun lalu ,” tegasnya.
Uchok mendorong adanya tindakan tegas dari Menkominfo dan juga Menkeu untuk mencegah semakin berlarutnya permasalahan ini agar semua program yang telah dicanangkan oleh pemerintah dapat berjalan dengan baik.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)