Kehadiran Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sistem Keuangan (UU P2SK) dinilai dapat memperkuat dan memperjelas mandat Bank Indonesia untuk menerbitkan rupiah digital. Penerbitannya mempertimbangkan asas manfaat dan risiko.
“Terkait mata uang, ini bisa berbentuk kertas, logam, bisa berbentuk digital. Kita atur dalam UU ini Bank Indonesia bisa mengeluarkan mata uang berbentuk digital,” kata Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan Suminto dalam webinar ‘Kupas Tuntas UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan’ yang dipantau di Jakarta, Kamis (22/12/2022).
Sebelumnya, Bank Indonesia telah menerbitkan desain pengembangan Digital Rupiah yang terangkum dalam White Paper atau buku putih yang menguraikan rumusan Central Bank Digital Currencies atau CBDC bagi Indonesia dengan mempertimbangkan asas manfaat dan risiko.
Penerbitan buku putih ini merupakan langkah awal “Proyek Garuda”, yaitu proyek yang memayungi berbagai inisiatif eksplorasi atas berbagai pilihan desain arsitektur Digital Rupiah.
Gagasan pengembangan Digital Rupiah dilandasi oleh tiga penggerak utama, yakni kebutuhan Bank Indonesia sebagai otoritas tunggal dalam menerbitkan mata uang untuk menyikapi perkembangan digital di sektor ekonomi dan keuangan yang cepat.
Adapun selain berusaha menangkap perkembangan teknologi digital, UU P2SK juga memperkuat independensi BI, antara lain dengan mengatur agar dewan gubernur BI tidak termasuk sebagai pengurus atau anggota partai politik.
BI juga diatur agar tetap menjaga stabilitas sistem keuangan nasional dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan saat melaksanakan tugas sebagai otoritas moneter yang mengatur sistem pembayaran dan makro prudensial.
“Termasuk pengaturan-pengaturan mengenai pasar uang dan pasar valas dalam yurisdiksi Bank Indonesia. Kita membuat close connecting dalam pasar derivatif yang ditunggu investor sehingga pasar derivatif diharap bisa berkembang,” imbuhnya.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)