Terganggunya layanan perbankan PT Bank Syariah Indonesia (BSI) berdampak kepada lumpuhnya perekonomian warga Aceh, sejak Senin hingga Selasa (8-9/5/2923). Ada desakan agar direksi bertanggung jawab.
“Gangguan layanan Bank BSI di Aceh merupakan sejarah terburuk dalam pelayanan perbankan di Aceh, ini sangat kita sesali,” kata Ketua Umum Ikatan Saudagar Muslim Indonesia (ISMI) Provinsi Aceh, Nurchalis, dikutip dari Antara, Selasa (9/5/2023).
Menurut dia, dampak dari gangguan layanan perbankan dengan alasan ‘maintenance’ tersebut, telah menyebabkan ratusan ribu masyarakat di Aceh tidak bisa melakukan transaksi ekonomi melalui perbankan, karena layanan tersebut tidak bisa diakses sama sekali.
Akibat hal tersebut, banyak kalangan pelaku usaha di Aceh yang mengalami kerugian besar akibat tidak bisa melakukan transaksi keuangan, mengingat saat ini sebagian besar masyarakat dan pelaku usaha di Aceh menggunakan layanan PT Bank Syariah Indonesia untuk melakukan transaksi keuangan.
Kata Nurchalis, banyak kalangan mahasiswa dan orangtua di Aceh yang tidak bisa mengirim uang melalui rekening BSI karena layanan tersebut lumpuh total, dan tidak bisa diakses. Harusnya, jauh-jauh hari sebelumnya manajemen dan Direksi PT BSI harus mempertimbangkan secara matang terhadap dampak yang akan terjadi, apabila dilakukan layanan pemeliharaan jaringan (maintenance) perbankan.
Sehingga persoalan lumpuhnya ekonomi di Aceh saat ini terjadi karena buruknya layanan BSI, mengingat hingga Selasa siang, akses layanan perbankan di BSI belum bisa diakses oleh nasabah.
“Perbankan merupakan faktor utama dalam menggenjot ekonomi, namun di Aceh malah menyebabkan kerugian di masyarakat, karena akses perbankan nya tidak bisa diakses publik,” kata Nurcahlis.
Untuk itu, ia mendesak Pemerintah Aceh agar segera mengambil langkah secara tepat dan terukur, agar persoalan ini segera teratasi dan masyarakat di Aceh segera bisa melakukan transaksi keuangan melalui perbankan.
Nurchalis mendesak Direksi BSI bertanggung jawab atas lumpuhnya perekonomian masyarakat di Aceh, dan harus menjelaskan kepada publik secara detail dan terbuka terhadap persoalan yang sebenarnya terjadi, mengingat dampak akibat pemeliharaan jaringan telah menyebabkan kelumpuhan ekonomi bagi masyarakat Aceh.
“Sanggup kah BSI memberi pelayanan terbaik bagi Aceh, jangan sekadar memberi alibi. Kalau tidak sanggup beri pelayanan yang profesional, kami minta agar BSI tidak lagi beroperasi di Aceh karena persoalan ini sangat merugikan semua pihak termasuk masyarakat Aceh,” kata Nurchalis.
Ia juga mendesak kepada kalangan legislatif di Aceh dan Pemerintah Aceh agar bersama-sama mencari solusi terhadap persoalan tersebut, sehingga akses perbankan di Aceh kembali normal.
ISMI juga meminta kepada Pemerintah Aceh dan pemerintah pusat agar kembali mengizinkan layanan perbankan konvensional beroperasi di Aceh, sehingga apabila terjadi kelumpuhan layanan perbankan syariah di Aceh, maka ekonomi masyarakat di Aceh tidak ikut lumpuh, demikian Nurchalis.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)