Di tahun politik ini, muncul penilaian mengenai kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) seperti era Orde Baru (Orba) di bawah pemerintahan Presiden Soeharto.
Penilaian tersebut disampaikan berbagai pihak, dari mulai tokoh nasional, pengamat politik, hingga pegiat demokrasi.
Terbaru, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menilai ada kemiripan antara Soeharto selaku Presiden RI ke-2 dan Jokowi dalam upaya mempertahankan kepemimpinannya lewat Pemilu.
Hasto mengatakan Soeharto dan Jokowi, sama-sama menggunakan abuse of power seperti memakai aparat negara.
Ia menyampaikan hal itu dalam kegiatan Bedah Buku “NU, PNI, dan Kekerasan Pemilu 1971” karya Ken Ward (1972) di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (2/4/2024).
Hasto menyebut ketika membaca buku ini tak hanya muncul wajah Soeharto. Namun, ia menyinggung malah melihat wajah Jokowi.
“Kita lihat bagian dari skenario absuse of power tersebut,” tutur Hasto.
Siapa Saja yang Menilai Kepemimpinan Jokowi Mirip Orba
Selain Hasto, sejumlah tokoh dan pegiat demokrasi melontarkan penilaian yang serupa soal kepemimpinan di era Presiden Jokowi serupa dengan rezim Orde Baru atau Orba.
Bahkan Jokowi juga dilabeli Orde Baru gaya baru di era Reformasi.
Di antara tokoh yang menilai pemerintahan Jokowi seperti Orde Baru adalah Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan.
Berikut ini lima pernyataan soal pemerintahan Jokowi seperti Orde Baru:
Pernyataan Megawati
Ketua Umum PDIP Megawati mengaku heran dengan pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Jokowi. Menurutnya, penguasa saat ini justru terkesan seperti meniru apa yang telah dilakukan oleh Presiden RI ke-2, yaitu Soeharto.
“Kenapa sekarang kalian yang baru berkuasa itu mau bertindak seperti zaman Orde Baru?” kata Megawati dalam pidatonya di Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Relawan Ganjar-Mahfud se-Pulau Jawa di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin (27/11/2023).
Pernyataan Anies Baswedan
Anies Baswedan mengatakan pemimpin negara harus mengayomi semua kelompok tanpa ada keberpihakan.
Hal tersebut disampaikan ketika menanggapi pertemuan Jokowi dengan Prabowo Subianto saat makan bakso bareng di Magelang, Jateng, sebelum pencoblosan Pemilu 2024.
Anies menyinggung era Orde Baru, pemerintahan pada saat itu menunujukkan keberpihakannya secara terang-terangan terhadap suatu kelompok.
“Berpihak pada satu partai, berpihak pada satu calon, itu era Orde Baru,” kata Anies di Sumenep, Madura, Rabu (31/1/2024).
Pernyataan Mardani Ali Sera
Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera, meminta Jokowi lebih baik bersikap tegas terkait masa jabatannya. Tidak mendiamkan pola-pola yang mengancam konstitusi.
“Jangan libatkan ormas sebagai pola dukung-mendukung. Jangan pake pola Orde Baru. Presiden mesti tegas menyatakan dua periode cukup,” kata Mardani.
Pernyataan Ujang Komarudin
Direktur Indonesia Political Review Ujang Komarudin menyebut pemimpin saat ini produk Orde Baru.
“Pikiran dan perilakunya mungkin masih seperti Orde Baru, tapi sudah dimodifikasi sesuai dengan keadaan,” ujar Ujang di Jakarta, Jum’at (1/4/2022).
Pernyataan Jojo Rohi
Pengamat politik sekaligus Direktur Monitoring Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Indonesia Jojo Rohi menyebut pemilu pada era Jokowi seperti zaman Orde Baru.
Dia mengatakan pemilu pada era Orba melibatkan birokrasi pemerintahan dari atas hingga yang paling bawah sebagai mesin politik pemenangan.
Tak hanya itu, Jojo dalam diskusi Pemilu Buruk dan Abai moral: Hanya di Era Jokowi, Jakarta, Selasa (20/2/2024), juga mengatakan pada era Orde Baru aparat baik TNI ataupun Polri juga dilibatkan. Hal tersebut justru dirasakan pada pemilu saat ini.
Pemilu Terburuk Sepanjang Sejarah
Selain penilaian ada kemiripan antara Soeharto selaku Presiden RI ke-2 dan Jokowi dalam upaya mempertahankan kepemimpinannya lewat Pemilu, mantan Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK) bahkan menyatakan Pemilu 2024 menjadi penyelenggaraan pesta demokrasi terburuk dalam sejarah.
“Bagi saya, saya pernah mengatakan ini, adalah pemilu yang terburuk dalam sejarah pemilu Indonesia sejak 1955,” kata JK.
Hal itu disampaikan JK saat menjadi penbicara di “Election Talk #4: Konsolidasi untuk Demokrasi Pasca Pemilu 2024 Oposisi atau Koalisi”, di Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Kamis (7/3/2024).
Beri Komentar (menggunakan Facebook)