Rencana PT Bank Tabungan Negara (Persero/BTN) Tbk menerbitkan saham baru melalui skema hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD), atau rights issue, disetujui pemegang saham.
Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Bank BTN yang digelar Selasa (18/10/2022), menyetujui penerbitan saham baru maksimal 4,6 miliar lembar saham Seri B senilai Rp500 per lembar. “RUPSLB juga menyetujui pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris dan Dewan Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan rights issue,” jelas Direktur Utama Bank BTN, Haru Koesmahargyo dalam konferensi pers RUPSLB Bank BTN secara daring di Jakarta, Selasa (18/10/2022)
Adapun harga pelaksanaan (exercise price) dan rasio rights akan disampaikan dalam prospektus final, setelah mendapatkan pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Haru mengungkapkan, dari penerbitan saham baru ini, emiten bersandi BBTN itu, menargetkan perolehan dana segar Rp4,13 triliun. Rinciannya, sebesar Rp2,48 triliun dari penyertaan modal negara (PMN), sisanya yang Rp1,65 triliun dari pemegang saham publik (rights issue). Pasca rights issue, persentase saham pemerintah tidak bergeser, tetap menjadi pemegang saham pengendali.
“Seluruh dana yang diperoleh dari hasil rights issue ini setelah dikurangi biaya-biaya akan digunakan untuk penyaluran kredit perseroan dalam rangka mendukung program perumahan nasional, khususnya program pemerintah sejuta rumah,” tegas Haru.
Menurut Haru, ada beberapa faktor yang melatarbelakangi rights issue yang dilakukan perseroan. Pertama, kebutuhan perumahan Nasional masih sangat tinggi. Berdasarkan data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, backlog kepemilikan rumah pada 2021 adalah sebesar 12,7 juta rumah tangga.
“Perseroan memiliki peran strategis dalam mempercepat penyelesaian backlog kepemilikan rumah melalui pemberian Kredit Pemilikan Rumah (KPR), khususnya kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR),” kata Haru.
Kedua, lanjutnya, dalam rangka mempercepat penyelesaian backlog perumahan, perseroan menargetkan pembiayaan perumahan sebanyak 1,32 juta unit sampai dengan 2025. Selain menyediakan akses pembiayaan perumahan, perseroan juga akan bekerjasama dengan pengembang untuk mengembangkan hunian yang terjangkau bagi generasi milenial.
Ketiga, perseroan terus mengembangkan bisnis dalam ekosistem perumahan, salah satunya melalui ekspansi bisnis di sepanjang rantai pasok perumahan dan mengembangkan ekosistem perumahan digital sebagai sumber pertumbuhan baru ke depannya.
Untuk mewujudkan rencana bisnis tersebut, lanjut Haru, perseroan membutuhkan peningkatan kapasitas dalam penyaluran kredit. Dengan adanya rencana rights issue ini, perseroan dapat memperkuat posisinya sebagai bank terbesar ke-5 di Indonesia dari sisi aset.
Adapun proyeksi bisnis perseroan pada 2025, diantaranya aset di atas Rp550 triliun, kredit tumbuh di atas 14 persen dalam 5 tahun, angka return on equity (ROE) di atas 16 persen, dan rasio kecukupan modal (CAR) terjaga pada tingkat yang optimal untuk mendukung bisnis.
“Rights issue ini juga akan memperkuat peran perseroan sebagai agent of development, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Rencana penerbitan saham baru ini, diharapkan akan meningkatkan kemampuan perseroan dalam rangka mendukung Program Perumahan Nasional, khususnya Program Pemerintah Sejuta Rumah,” papar Haru.
Adanya pembangunan konstruksi perumahan, lanjut dia, akan memberdayakan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), dimana 90% bahan konstruksi perumahan adalah produk lokal. Selain itu, rights issue ini juga akan memperluas lapangan pekerjaan di sektor perumahan dan juga mengoptimalkan 174 sub sektor industri terkait perumahan yang akan memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian nasional.
“Rights issue akan mampu meningkatkan value creation Perseroan. Dengan bisnis yang bertumbuh, Perseroan dapat meningkatkan dividen dan pajak,” katanya.
Terkait kapan pelaksanaan rights issue, seperti cum date, ex date dan periode perdagangan rights, menurut Haru, bakal disampaikan setelah mendapatkan persetujuan dewan komisaris dan pernyataan efektif dari OJK.
“Kami optimistis rights issue akan optimal karena seluruh dana yang diperoleh akan kami pergunakan untuk menyalurkan kredit. Ini menjadi ikhtiar bersama untuk meningkatkan jumlah MBR dan milenial yang memiliki hunian layak,” pungkas Haru.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)