Sepakati 11 Kerja Sama dengan China, Presiden Jokowi Kantongi Investasi hingga Rp197,8 Triliun
Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan kunjungan kerja ke China 16-18 Oktober 2023. (Foto: antara)
Dalam perundingan bisnis antara pemerintah Indonesia dan China, telah melakukan 11 dokumen kesepakatan senilai US$12,6 miliar. Kerja sama ini dilakukan antara perusahaan swasta-swasta, BUMN-swasta dan BUMN-BUMN.
Delegasi Indonesia yang dipimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi) kunjungan kerja ke China 16-18 Oktober 2023. Nilai kesepakatan USD 12,6 miliar dengan kurs Rp 15.700/USD sehingga mencapai Rp 197,82 triliun.
“Ini untuk memperkuat pengembangan industri baterai listrik, energi hijau, dan teknologi kesehatan di tanah air, agar bisa meningkatkan pembukaan lapangan pekerjaan,” kata Menteri BUMN, Erick Thohir yang juga sebagai Menko Marves Ad Interim seperti mengutip dari akun instagramnya, Senin (16/10/2023).
Walaupun kesepakatan investasi tersebut, tidak dijelaskan secara detail sektor yang telah disepakati dalam perundingan bisnis tersebut.
Kunjungan bisnis ini juga didampingi Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan dan Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Rencananya pada Rabu (18/10/2023), rombongan akan menuju Arab Saudi untuk melakukan kerja sama bisnis dengan negeri Petro Dolar ini.
Sebelumnya, melalui media asing, Wakil Menteri BUMN, Kartika Wirjoatmodjo mengungkapkan Indonesia akan mendapat utang baru sebesar USD560 juta atau sekitar Rp8,68 triliun dengan kurs (15.500/USD) dari China pada pekan depan, untuk menutup pembengkakan anggaran proyek Kereta Cepat Whoosh.
Pemerintah China mengucurkan utang ke RI dalam program Belt and Road Forum (BRF) di Beijing.
Kedua pemerintahan memang berkolaborasi dalam proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang menelan anggaran hingga Rp125,7 triliun. Wamen BUMN, Tiko membenarkan informasi tersebut.
“Pekan depan hal itu (kucuran utang) harus dilakukan,” kata Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara, Kartika Wirjoatmodjo seperti mengutip dari The Business Times, Senin (9/10/2023) pekan kemarin.
Proyek kereta cepat tersebut, dibangun konsorsium perusahaan negara Indonesia dan China, yang pada mulanya diperkirakan menelan biaya Rp86,67 triliun.
Tapi ternyata terjadi pembengkakan atau cost overrun atau kelebihan biaya menjadi Rp114,24 triliun pada tahun 2021. Sebagian anggaran tersebut merupakan dana utang dari China Development Bank (CDB) mencapai Rp8,3 triliun. Utang itu akan dipakai untuk pembiayaan pembengkakan biaya kereta cepat.
Dengan dana utang tersebut China menetapkan tingkat bunga hingga 3,4 persen per tahun dengan tenor selama 30 tahun. Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Panjaitan, sempat mengatakan China enggan menurunkan bunga pinjaman menjadi 2 persen dengan tenor selama 40 tahun, yang merupakan skema pembiayaan awal.
Topik
Beri Komentar (menggunakan Facebook)