Pakar ekonomi energi UGM, Fahmy Radhi mengkhawatirkan derasnya migrasi dari BBM non subsidi ke subsidi pasca kenaikan harga BBM non subsidi per 1 Oktober 2023. Idealnya, harga BBM noin subsidi ikut naik untuk menurunkan disparitas harga.
Kata Fahmy, Jakarta, Selasa (3/9/2023), PT Pertamina (Persero) kembali menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi. Misalnya, harga Pertamax yang beroktan 92, naik dari Rp13.300 menjadi Rp14.000 per liter. Harga Pertamax Green 95 naik dari Rp15.000 menjadi Rp16.000 per liter. Harga Pertamax Dex naik dari Rp16.900 menjadi Rp17.900.
Kenaikkan harga BBM non-subsidi itu memang menjadi keniscayaan bagi Pertamina. Karena harus mengikuti mekanisme pasar. Variabel utama penetapan harga BBM non-subsidi adalah harga minyak dunia, yang saat ini membumbung tinggi hingga US$95,31 per barrel. “Kendati harga minyak dunia mendekati US$ 100 per barrel, Pemerintah bersikukuh tidak menaikkan harga BBM subsidi, Pertalite dan Solar,” kata Fahmy.
Masalahnya, kata Fahmy, meroketnya harga BBM non-subsidi ini, menyimpan masalah baru. Karena mahal, pemilik kendaraan yang biasanya menggunakan BBM nonsubsidi, beralih ke BBM subsidi. Alhasil, kuota BBM subsidi melonjak tajam. Hal ini mengancam alokasi subsidi yang sudah dipatok dalam APBN 2023.
“Kenaikkan harga ini, memperbesar disparitas harga BBM non-subsidi dengan harga BBM subsidi. Disparitas harga itu akan memicu gelombang migrasi kosumen Pertamax ke Pertalite. Migrasi tersebut berpotensi menjebolkan quota Pertalite, yang akan memperberat beban APBN dalam pemberian subsidi BBM,” tuturnya.
Untuk mencegah migrasi ke BBM subsidi, kata Fahmy, pemerintah punya opsi menaikkan harga Pertalite. Tujuannya ya itu tadi, memperkecil disparitas antara harga Pertamax dengan Pertalite. Idealnya dipsaritas antara kedua jenis BBM itu, kurang dari Rp1.000 per liter.
“Dengan disparitas harga yang tidak menganga, kosumen Pertamax akan berfikir ulang untuk migrasi ke Pertalite,” paparnya.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)