Proyek lumbung pangan atau food estate yang digagas Presiden Jokowi, banyak sisi gelapnya. Alias tak transparan. Mulai soal anggaran hingga masalah teknis lapangan. Jangan salahkan publik jika publik menolaknya.
Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) asal Kalimantan Tengah, Agustin Teras Narang. menyebut pemerintah perlu menjelaskan secara terbuka dan transparan kepada publik soal food estate.
“Menjelaskan secara terbuka pada publik total jumlah dan luasan proyek food estate di berbagai provinsi, serta menjelaskan berapa dan mana saja yang berhasil, serta bagian mana saja yang tidak optimal atau bahkan gagal,” jelas Teras, Jakarta, Rabu (20/12/2023).
Mantan Gubernur Kalteng dua periode itu, publik berhak mendapatkan informasi yang transparan, agar tidak menimbulkan polemik dan proyek bisa berjalan baik. Dalam hal ini, Teras mengaku beberapa kali menjembatani aspirasi masyarakat di area food estate.
Teras berharap, seluruh pihak bisa obyektif mengenali dan memahami program food estate di Kalteng ini. Pertama, tujuan food estate adalah mulia. Untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional, menuju ketahanan dan kedaulatan pangan.
“Kedua, bahwa tujuan besar keberadaan food estate perlu dicapai dengan adanya perencanaan, fokus, dan dukungan dana yang memadai sampai berhasil. Maka perlu direncanakan serta dieksekusi dengan baik dan benar, agar tidak menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat dan pemerintah,” tukas mantan pimpinan Komisi II DPR asal PDIP itu.
Ketiga, menurut Teras, pengalaman dalam pengawasan terhadap food estate di Kalteng ada yang mesti dipahami publik. Bahwa food estate di Kalteng tersebar di 3 Kabupaten, yakni Pulang Pisau, Kapuas, dan Gunung Mas. Ada dua komoditas yang ditanam yakni padi dan singkong.
Fokus pengelolaan terbagi dua, yakni Kementerian Pertanian (Kementan) dan Kementerian Pertahanan (Kemenhan), meski secara umum ada kolaborasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) yang bertanggungjawab atas perizinan dan status lahan food estate di kawasan hutan.
Keempat, komoditas padi di Kabupaten Pulang Pisau dan Kapuas yang oleh Kementan melibatkan petani, terlihat ada perkembangan positif. Karena ada peningkatan produktivitas padi, dan pembangunan infrastrukturnya. Namun, adapula gagal karena pengkondisian lahan eks gambut. Secara umum hasilnya cukup baik.
“Sementara untuk komoditas singkong di Kabupaten Gunung Mas yang minim studi kelayakan dan pelibatan warga, sampai saat ini belum terpantau menghasilkan,” jelasnya.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)