Setelah enam minggu perang, Israel dan Hamas menyetujui gencatan senjata sementara yang akan menghentikan pertempuran dan membuka jalan bagi pertukaran tawanan dan tahanan. Dalam beberapa konflik di dunia, gencatan senjata berakhir dengan perdamaian ada pula yang gagal. Bagaimana dengan Israel-Palestina?
Sejak 7 Oktober, ketika Hamas melancarkan serangan mendadak terhadap Israel yang menewaskan 1.200 orang, Gaza kemudian dihancurkan oleh pemboman serangan udara dan darat yang menyebabkan lebih dari 14.000 warga Palestina tewas, sebagian besar adalah wanita dan anak-anak. Pemerintah Israel menyetujui penghentian sementara pertempuran yang dapat dimulai Jumat (24/11/2023).
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menegaskan bahwa gencatan senjata tersebut bersifat sementara dan perang akan terus berlanjut setelah gencatan senjata berakhir. Namun, ada banyak contoh gencatan senjata yang berperan penting dalam mengakhiri perang – dan banyak juga yang tidak.
Penelitian yang dilakukan Peace Research Institute Oslo (PRIO) menunjukkan pada tahun 2016 terdapat total 43 gencatan senjata, namun setiap upaya yang gagal mengakibatkan kekerasan meningkat. Pada tahun-tahun berikutnya, kesepakatan gencatan senjata menurun begitu pula dengan pertempuran. Pada tahun 2020, hanya tiga gencatan senjata yang diumumkan.
Lalu apakah jeda antara Israel dan Hamas dapat menghasilkan perdamaian abadi? Berikut laporan dari Al Jazeera.
Jeda yang Membawa Perdamaian
Madhav Joshi, seorang profesor riset dan direktur asosiasi Matriks Kesepakatan Perdamaian di Institut Kroc untuk Studi Perdamaian Internasional Universitas Notre Dame mengatakan, tingkat kepercayaan dan niat baik meskipun kecil di kedua belah pihak memungkinkan gencatan senjata berkembang menjadi perdamaian jangka panjang
Dengan “perjanjian yang dinegosiasikan antara pihak-pihak yang bertikai… di mana reformasi dilakukan di banyak bidang kebijakan yang berbeda,” maka perdamaian sejati mungkin akan menjadi hasilnya, katanya,” mengutip Al Jazeera.
Sejarah mencatat, beberapa konflik bisa dipicu oleh upaya gencatan senjata. Berikut di antaranya:
Ethiopia – Perjanjian TPLF (2022)
Pertempuran selama dua tahun antara pemerintah Ethiopia dan Front Pembebasan Rakyat Tigray (TPLF) di bagian utara negara tersebut, dan upaya gencatan senjata yang gagal, menyebabkan kematian sedikitnya 100.000 orang tewas dalam perang tersebut pada akhir tahun 2022. Namun pada 2 November 2022, kedua belah pihak menandatangani Perjanjian Pretoria yang menghentikan pertempuran antara pasukan pemerintah Ethiopia dan TPLF.
Joshi mengatakan bahwa Perjanjian Pretoria adalah contoh yang sangat baik tentang bagaimana jeda dalam pertempuran dapat menghasilkan perdamaian. Namun apa yang terjadi di Ethiopia jauh melampaui apa yang telah disepakati oleh Israel dan Hamas. Kesepakatan mereka tidak memiliki teks tertulis formal, tidak ada mekanisme pemantauan dan tidak mencakup tanggung jawab masing-masing pihak untuk mengatasi akar permasalahan yang mendasari konflik mereka.
Sebaliknya di Ethiopia, kedua belah pihak sepakat mengakhiri permusuhan secara permanen, di samping perlucutan senjata TPLF dan reintegrasi masyarakat Tigray. “Meskipun proses perdamaian yang lebih besar menghadapi banyak hambatan, perjanjian di Ethiopia mencakup mekanisme verifikasi, kerangka kerja dan komitmen untuk mengatasi perbedaan politik dan masalah yang timbul akibat konflik. Dan dalam hal ini, itulah yang diperlukan untuk menemukan jalan menuju perdamaian,” katanya.
Setahun setelah kesepakatan di Ethiopia, perdamaian sebagian besar telah tercapai – meskipun sebagian besar wilayah Tigray masih hancur.
Perjanjian Gencatan Senjata Korea (1953)
Secara teknis, Republik Rakyat Demokratik Korea (Korea Utara) dan Republik Korea (Korea Selatan) masih dalam keadaan perang karena mereka tidak pernah menandatangani perjanjian damai setelah perang berdarah selama tiga tahun. Korea Selatan didukung oleh AS dalam perang tersebut, dan Korea Utara didukung oleh Tiongkok komunis dan Uni Soviet. Diperkirakan 2 juta orang meninggal, meskipun beberapa laporan menyebutkan jumlah korban tewas bisa mencapai 5 juta.
Kemudian, pada bulan Juli 1953, pertempuran dihentikan berdasarkan perjanjian gencatan senjata yang dinegosiasikan oleh Amerika Serikat, PBB, dan Korea Utara. Presiden Korea Selatan saat itu Syngman Rhee menolak menandatangani perjanjian tersebut. Dia bersikeras bahwa pemerintahannya diizinkan untuk memerintah seluruh Semenanjung Korea.
Namun, aktor-aktor lain yang terlibat sepakat untuk penghentian total permusuhan dan semua tindakan angkatan bersenjata sampai penyelesaian damai akhir tercapai. Mereka menandai zona demiliterisasi sepanjang 250 km (155 mil) dan lebar sekitar 4 km (2,5 mil) antara kedua negara. Sejak itu, meski sering terjadi ketegangan antara Korea Utara dan Selatan, keduanya berhasil menghindari konflik militer besar-besaran.
Perang Teluk (1991)
Setelah 100.000 tentara Irak menginvasi Kuwait pada 2 Agustus 1990, Dewan Keamanan PBB menanggapinya dengan embargo perdagangan dan sanksi terhadap Irak.
Pada bulan Januari 1991, AS memimpin perang udara dan darat yang berakhir dengan kekalahan Irak dan mundurnya Irak dari Kuwait pada bulan Februari 1991, dengan Presiden George Bush mendeklarasikan gencatan senjata. Berdasarkan ketentuan tersebut, Presiden Irak Saddam Hussein tidak dipaksa turun dari kekuasaan namun diperintahkan untuk mengembalikan tanah dan properti ke Kuwait dan mengakui kedaulatannya. Irak juga diperintahkan untuk menyingkirkan semua senjata nuklir, biologi dan kimianya.
Kesepakatan ini – yang berbeda dengan apa yang disetujui Israel dan Hamas – mengakhiri pertempuran antara Irak dan Kuwait, namun menandai awal kejatuhan Hussein lebih dari satu dekade kemudian pada tahun 2003.
Selain ada yang berhasil, pada beberapa konflik gencatan senjata ternyata tidak ampuh untuk membawa perdamaian. Seperti di antaranya:
Perang Saudara Sudan 2023 (Sedang Berlangsung)
Pada bulan April, perang saudara pecah antara Angkatan Bersenjata Sudan (SAF) dan Pasukan Dukungan Cepat (RSF) paramiliter. Jenderal Abdel Fattah al-Burhan, pemimpin SAF, dan mantan wakilnya, Jenderal RSF Mohamed Hamdan Dagalo, pernah bekerja sama dalam melancarkan kudeta militer pada tahun 2021 setelah menggulingkan Presiden lama negara tersebut, Omar al-Bashir. Namun, kedua belah pihak ingin mengisi kekosongan kekuasaan dan memimpin negara.
Amerika Serikat dan Arab Saudi telah melakukan mediasi di antara mereka selama hampir setahun ini, namun berbagai perjanjian gencatan senjata untuk menghentikan pertempuran gagal, dan kekerasan justru meningkat di Sudan. Kedua belah pihak tidak menahan diri untuk mencari keuntungan militer selama gencatan senjata, seperti yang telah disepakati dalam ketentuan perjanjian, dan perang terus berlanjut hingga saat ini.
Perang Saudara Suriah, 2011 (Sedang Berlangsung)
Setelah aktivis pro-demokrasi Suriah memimpin protes terhadap Presiden Bashar al-Assad pada tahun 2011, rezim Suriah meresponsnya dengan membunuh ratusan demonstran dan memenjarakan lebih banyak lagi. Suriah tergelincir ke dalam perang.
Sejak itu, setidaknya 230.224 warga sipil tewas dalam konflik tersebut dan 140 upaya gencatan senjata gagal. Usulan gencatan senjata yang dimediasi secara internasional, dengan campur tangan PBB, AS dan Rusia, dan upaya gencatan senjata lokal yang lebih informal, hanya ditujukan untuk penghentian sementara permusuhan agar bantuan kemanusiaan dapat masuk atau kelompok-kelompok bersenjata dapat dipersenjatai kembali – sehingga membatasi peluang penghentian kekerasan.
Gencatan Senjata Perang Enam Hari (1967)
Israel, yang telah menduduki sebagian wilayah Palestina seperti yang ditentukan oleh PBB pada tahun 1948, merebut lebih banyak lagi — Gaza dan Tepi Barat — serta Sinai dari Mesir dan Dataran Tinggi Golan dari Suriah, dalam sebuah perang yang hanya berlangsung enam hari.
Gencatan senjata Dewan Keamanan PBB awalnya ditolak oleh Mesir dan Suriah, namun seiring dengan pesatnya perluasan pasukan Israel ke wilayah mereka, mereka menyetujuinya dan pada hari keenam konflik semua pihak menerima gencatan senjata.
Gencatan senjata tersebut berlangsung selama enam tahun dan berdasarkan hal tersebut, beberapa pihak meyakini gencatan senjata tersebut berhasil. Namun perjanjian tersebut akhirnya berantakan setelah perjanjian damai antara Israel dan negara-negara Arab tetangganya gagal menyepakati keamanan Israel dan diakhirinya pendudukan tanah Palestina.
Akankah Gencatan Senjata Israel-Hamas Menghasilkan Perdamaian?
Joshi dari Universitas Notre Dame mengatakan fokus sempit dari gencatan senjata saat ini antara Israel dan Hamas, terbatas pada jeda dalam pertempuran dan pertukaran tahanan, berarti gencatan senjata tersebut ditakdirkan untuk gagal.
Jika bidang kebijakan dibiarkan kabur atau tidak tersentuh dalam perjanjian perdamaian, seperti yang terjadi pada putaran perundingan Israel-Palestina sebelumnya, seperti Perjanjian Oslo dan seterusnya – maka akan selalu ada kebutuhan putaran perundingan tambahan untuk menyempurnakan perjanjian tersebut. “Entah itu atau kekerasan akan berlanjut,” kata Joshi.
“Karena kesepakatan antara Hamas dan Israel kemungkinan besar tidak mencakup pembicaraan lebih lanjut serta komponen pemantauan dan verifikasi, maka kemungkinan besar kesepakatan tersebut tidak akan menghentikan kekerasan setelah jangka waktu empat hari yang diusulkan,” tambahnya. “Tidak mengherankan jika kesepakatan itu gagal total.”
Gencatan senjata yang berhasil merupakan hasil dari putaran terakhir dari beberapa gencatan senjata yang gagal sebelumnya, atau dari gencatan senjata yang dinegosiasikan sebagai bagian dari proses perdamaian yang lebih besar. Dimasukkannya ketentuan verifikasi dan pemantauan juga dapat menghasilkan kesepakatan perdamaian yang berhasil.
“Perjanjian gencatan senjata pasti akan salah jika salah satu atau kedua belah pihak masih bertekad untuk mengalahkan pihak lain secara militer pada saat perjanjian gencatan senjata dibuat,” kata Joshi. “Ada banyak contoh gencatan senjata yang gagal di Myanmar, Republik Demokratik Kongo, Sudan, dan lain-lain,” tambahnya.
Bersama dengan Michael J Quinn, juga dari Universitas Notre Dame, Joshi telah meneliti 196 gencatan senjata dan perjanjian perdamaian dari tahun 1975 – 2011. Ia menemukan bahwa lebih dari 85 persen dari perjanjian tersebut sebagian besar gagal – yang berarti dimulainya kembali konflik.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)