Urusan Dana Bagi Hasil Migas, Bupati Meranti Sebut Ada Iblis di Kemenkeu

Bupati Meranti, Provinsi Riau, M Adil menyebut ada iblis atau setan di Kementerian Keuangan (kemenkeu), langsung bikin heboh. Pemicunya dana bagi hasil (DBH) yang diterima Meranti rendah. Padahal, Meranti kaya akan migas.

Singkat cerita, Bupati Adil ngamuk lantaran DBH yang diterma daerahnya, rendah sekali. Pada tahun ini, Kemenkeu menetapkan DBH Kabupaten Kepulauan Meranti, sebesar Rp114 miliar. Angka ini keluar dengan acuan harga minyak dunia sebesar US$60 per barel.

Sementara, M Adil selaku penguasa Kepulauan Meranti, berharap DBH dihitung dengan acuan harga minyak dunia sebesar US$100 per barel. Sesuai pidato Presiden Jokowi.Saat ini, Pemkab Meranti mati-matian menggenjot produksi migas (lifting). Dari 13 sumur yang dibor bertambah menjadi 19 sumur. Target produksi dikerek hingga 9.000 barel per hari.Harapannya, DBH

Alih-laih naik signfikan, DBH Kabupaten Kepulauan Meranti hanya naik Rp700 juta dibandingkan tahun lalu. “Tapi kenapa minyak kami bertambah, liftingnya naik, duitnya makin sedikit. Bagaimana perhitungan asumsinya, kok naiknya cuma Rp700 juta,” tegas M Adil, dikutip dari website Pemda Meranti, Senin (12/12/2022).

Upaya Bupati Adil memperjuangkan kenaikan DBH ini, sudah dilakukan. Berkali-kali bahkan. Tiga kali, Bupati Adil melayangkan surat permohonan audiensi kepada Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Sri Mulyani, tak satupun yang direspons.

Alasannya, Sri Mulyani hanya ingin audiensi secara daring atau online. “Tapi alasannya Menteri Keuangan mintanya online, online, online. Kalau dituntut untuk pendapatan bertambah, untuk kami sudah bertambah cukup besar. Kami ngadu ke Kemendagri kok bisa offline,” kata politisi PKB ini.

Masih tak puas, Bupati Adil mendengar informasi adanya kunjungan Sri Mulyani ke Kota Bandung, Jawa Barat. Ternyata, orang yang ditunggunya tak terlihat batang hidungnya. “Sampai ke Bandung, saya kejar menkeu juga tidak hadir. Yang hadir waktu itu, entah staf atau apalah. Sampai pada waktu itu, saya ngomong ‘Ini orang keuangan isinya ini iblis atau setan’,” tegas M Adil.

Selain mengungkit masalah DBH, Bupati Adil mempertanyakan soal Dana Alokasi Umum (DAU) Meranti 2022 yang di dalamnya tidak terdapat anggaran untuk gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) di Meranti. “Ini kan seharusnya jadi tanggung jawab pusat, tapi malah jadi tanggung jawab pemerintah kabupaten,” keluh Adil.

Analis dari Pergerakan Kedaulatan Rakyat (PKR), Gede Sandra menilai, pernyataan keras Bupati Meranti kepada Kemenkeu, seharusnya diambil hikmahnya saja. Tidak selamanya, Kemenkeu benar. Demikian pula sebaliknya. ” Ini masukan untuk Kemenkeu. Kritikanlah. Harusnya dijadikan introspeksi,” ungkap Gede.

Pembagian DBH, kata Gede, seharusnya tidak menciptakan kegaduhan. Manakala Kemenkeu di bawah Sri Mulyani fokus memperhatikan kebutuhan daerah. Selain itu, jangan pelit kepada daerah yang berkontribusi signifikan kepada negara. “Jangan terlalu pelit. Kalau pelit ke rakyat, hasilnya rakyat kelaparan dan kurang gizi, bu menteri,” tandasnya.