Kegiatan operasi pasar yang pemerintah lakukan untuk mengatasi kelangkaan minyak goreng mendapat kritik pedas dari Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia alias APPSI. Operasi pasar tersebut justru dinilai ‘membunuh’ pedagang pasar tradisional. Nah loh!
“Operasi pasar minyak goreng dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan dinas-dinas lainnya, anggota-anggota DPR misalnya, atau tokoh-tokoh. Operasi pasar ini menjadi saingan dan membunuh pedagangan pasar yang ada di situ,” kata Sudaryono, Ketua Umum DPP APPSI saat temu media secara virtual di Jakarta, Kamis (10/3/2022).
Jumpa pers tersebut terkait surat terbuka APPSI kepada Presiden Joko Widodo yang berisi keluhan dan protes dari para pedagang pasar tradisional. Mereka menyatakan rasa ketidakadilan dalam distribusi minyak goreng dan komoditas penting lainnya.
“Terkait dugaan kartel dan kelangkaan minyak goreng memang APPSI dilibatkan dalam rapat dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU. Kami dimintai keterangan dan lain-lain tentang kondisi riil. Kami menjelaskan sesuai data yang kami dapatkan dari jaringan APPSI di bawah,” ujarnya.
Operasi Pasar Harus Libatkan Pedagang Pasar
Namun, kondisi riil tersebut terkait operasi pasar ternyata merugikan pedagang pasar tradisional. “Itu yang sejak awal kita takutkan. Kita khawatir dari awal ketemu Pak Mendag Lutfi, kami sampaikan Pak kalau operasi pasar jangan jangan dinas-dinas, anggota-anggota DPR misalnya, atau tokoh-tokoh yang berposisi sebagai pedagang,” ungkap dia.
Operasi pasar apapun, kata dia, merupakan hal baik dan mulia karena bertujuan untuk menurunkan harga. “Kita sangat apresiasi itu. Namun, caranya Pak, pedagang pasar saja yang dipakai. Orang beli minyak goreng dan belanjaan lainnya di warung atau toko pedagang,” ucapnya tandas.
Sejak awal, APPSI memperjuangkan hal itu agar pasokan minyak untuk melakukan operasi pasar diserahkan langsung ke pedagang. Sejak awal operasi pasar, pihaknya justru melihat dinas-dinas yang langsung membuka lapak jualan minyak goreng.
“Sekarang kami dengar bahkan beberapa intansi, seperti kepolisian dan intasnsi lain justru ditugasi (untuk operasi pasar). Di mana keadilannya untuk pedagang pasar. Kami menuntut itu. Di situasi abnormal saat ini, seharusnya pedagang pasar yang disuruh jualan. Di surat yang kami sampaikan kepada Presiden Jokowi rasa ketidakadilan yang pedagang pasar rasakan itu kami sampaikan,” pungkas Sudaryono.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)