Menteri ESDM Arifin Tasrif menegaskan akan mendalami temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dengan dana ilegal yang salah satunya hasil dari tambang ilegal terdeteksi mengalir untuk membiayai kampanye.
“Oh, itu harus kita dalemin lagi ya,” kata Arifin di Kementerian ESDM Jakarta, Jumat (22/12/2023).
Arifin melanjutkan, pihaknya akan meminta data lebih lanjut ke PPATK, termasuk perusahaan yang melakukan tambang ilegal tersebut.
“Ya kita nanti akan minta, pasti kan dari temuan PPATK nanti disebut kemana, perusahaannya apa, nanti pasti juga ada ujungnya kita kan dari mana sumbernya, itu kita nunggu,” ujarnya.
Saat memaparkan tentang Diseminasi: Securing Hasil Tindak Pidana Lintas Batas Negara di Jakarta, Kamis (14/12/2023), Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana, dana kampanye Pemilu 2024 dari tambang ilegal dan aktivitas kejahatan lingkungan lainnya. Bahkan salah satunya temuan aliran dananya dilakukan menggunakan e-wallet atau dompet digital.
“Kita, kan pernah sampaikan indikasi dari illegal mining (tambang ilegal),” ujar Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana.
Hasil temuan ini sudah dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Menurutnya kontestasi politik harusnya beradu gagasan visi dan misi, bukan adu kekuatan uang.
“Prinsipnya kita ingin kontestasi politik dilakukan adunya visi dan misi, bukan adu kekuatan uang, apalagi ada keterlibatan dana dari hasil ilegal, itu kita tidak mau,” tegasnya.
Saat raker dengan Komisi VII DPR pertengahan November 2023 lalu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memaparkan data tahun 2021, jumlah Pertambangan Tanpa Izin (PETI) alias tambang ilegal di Indonesia mencapai 2.700 titik lokasi, terdiri dari 2.645 lokasi tambang ilegal mineral dan 96 lokasi tambang ilegal batu bara.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)