PDIP Singgung Selama Jadi Partai Oposisi Tak Pernah Ganggu Pemerintah

Ketua DPP PDIP Said Abdullah menyinggung bahwasanya PDIP selama menjadi partai oposisi di era Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), tak pernah mengganggu program pemerintah.

“Ketika PDIP berposisi sebagai oposan, oposisi PDIP selalu pada kebijakan. PDIP tidak pernah oposisi terhadap program pemerintah,” kata Said saat ditemui di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (21/11/2022).

“Maka selama pemerintahan Bapak SBY, oposisi yang kami lakukan selalu terhadap kebijakan-kebijakan Bapak Presiden. Oleh karena itu, publik bisa menerima itu,” sambung dia.

Ketua Banggar DPR ini menyebut bahwa selama menjadi partai oposisi, PDIP lebih mengkritisi kebijakan pemerintah bukan programnya. “Kami tidak pernah selama oposisi mengganggu program-progam pemerintah. Karena kami yakini meski kami oposan program pemerintah adalah untuk rakyat,” ujarnya.

Said juga menyinggung partainya saat menjadi partai oposisi tak hanya memberi kritik, melainkan juga solusi. “Kalau untuk rakyat, kami selalu welcome. Akan tetapi setiap kebijakan itu yang kami kritisi, tapi kami juga pada saat yang sama memberikan solusi, dan itu diakui pemerintahan SBY ketika itu,” kata dia.

Menurutnya, hal ini patut dilakukan karena negara Indonesia dibangun dengan pondasi ideologi yang satu. “(Sehingga) tidak bisa kita oposisi model-model Amerika, Inggris, model parlementer, model negara Eropa itu tidak bisa. Maka oposisi langsung pada kebijakan, misalnya pembentukan undang-undang,” ujar Said.

“Maka kalau kami tidak setuju, berdasarkan kajian kami, maka kami sampaikan kepada pemerintah, kami tak setuju atau kami tidak akan keluar untuk membahas ini, srhingga ide kami bisa masuk,” lanjutnya.

Tak hanya itu, menurut dia, jika ide yang dilontarkan oleh PDIP tidak diterima, tentunya PDIP akan melakukan langkah walk out. “Tapi tidak setiap saat walk out, (seperti) saat paripurna,” ucap Said.

Fotokopi PDIP

Said Abdullan menganggap beberapa pihak oposisi sekarang ingin memfotokopi partainya, karena dianggap mampu menang selama dua periode di pemerintahan.

“Saya melihat oposisi sekarang mau memfotokopi PDI Perjuangan, karena menganggap oposisi PDI Perjuangan dua periode, tiba tiba PDIP menang. Kira-kira dapat itu, maka (yang didapatkan) itu (menjadi) salah fokus,” kata Said.

Ia juga menyinggung padahal seharusnya bagi partai oposisi jika ingin memberi masukan pada setiap kebijakan Presiden Jokowi, silakan saja.

“Tapi kalau setiap kebijakan atau sampai pada programnya, umpama program trans Sumatra rugi, lah ya pasti rugi. Karena apa program itu? Karena itu masyarakat Sumatra, masak masyarakat Jawa saja,” ujar Said.

“Masak Sumatra tidak berhak mendapat jalan tol, tidak fair, Indonesia Timur, Papua dikritik tidak menghasilkan apa-apa. Lah, bagi masyarakat Jawa tidak menghasilkan apa-apa, tapi bagi masyarakat Papua itu sangat berarti. Rugi, pasti rugi. Tapi masa pemerintah berbisnis dengan rakyat?,” sambung dia.

Tak hanya itu, ia juga menegaskan bahwa saat PDIP menjadi partai oposisi, kemenangan tersebut diraih bukan karena punya banyak kursi di parlemen saja. Melainkan kualitas politik yang mumpuni. “Tidak semata-mata kursi. Tapi kualitas, artikulasi kepentingan politiknya jauh lebih bagus. Kalau sekadar kursi ukurannya, jangan lah,” ucapnya.

Oleh karena itu, Said menekankan agar partai oposisi tidak melulu meributkan setiap kebijakan pemerintah. “Loh iya, objektif harus diakui. Tidak serta merta setiap kebijakan pemerintah keluar, kita ributin. Itu oposisi yang tidak lucu,” ucap Said.