Menteri Keuangan Sri Mulyani mengakui, kementeriannya belum mencairkan anggaran untuk pembangunan Ibu Kota Negara atau IKN di Kalimantan Timur.
Sri Mulyani melakukan ini, karena masih menunggu dokumen lengkap dari kementerian, khususnya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang mengusulkan dana pembangunan IKN Rp 5,4 triliun untuk tahun ini.
“Sudah dibahas dengan Pak Bas (Basuki Hadimuljono), pada 2022 kita lihat kelengkapan dokumen dan kemampuan untuk menyelesaikan sampai Desember. Dan, akan dihitung bersama dengan Pak Bas,” tutur Sri Mulyani kepada awak media, Rabu (10/8/2022).
Sebelumnya, Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu, Isa Rachmatawarta mengatakan, pencairan dana kepada sejumlah kementerian/lembaga untuk keperluan pembangunan di di Kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur masih terus berjalan.
Dia menambahkan, Kementerian PUPR dalam hal ini mendapatkan alokasi anggaran Rp1 triliun pada 2023. Namun pencairan anggaran ini masih kurang karena Kementerian PUPR mengajukan penambahan anggaran sebesar Rp5 triliun sampai Rp6 triliun untuk pembangunan IKN.
Pengajuan penambahan anggaran ini masih Kemenkeu kaji lagi. Sehingga pencairannya masih menunggu kelengkapan dokumen dari kementerian yang mengajukan.
“Kementerian PUPR sejauh ini sudah memiliki anggaran di daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) awal APBN beberapa ratus miliar atau bahkan mencapai Rp 1 triliun, tapi dalam perjalanan sedang meminta tambahan mungkin sekitar Rp 5 triliun hingga Rp 6 triliun,” kata Isa.[ipe]
Beri Komentar (menggunakan Facebook)