Peran menteri sosial yang digantikan Presiden Joko Widodo dalam membagikan bantuan sosial atau bansos pangan, menurut pihak istana negara karena bantuan tersebut merupakan program dari Bulog dan juga Badan Pangan.
Pihak Istana menjelaskan alasan mengapa pembagian bantuan sosial oleh Presiden Joko Widodo kerap tidak mengajak Menteri Sosial. Koordinator Staf Khusus Presiden RI, Ari Dwipayana menjelaskan bansos yang disalurkan tersebut bukan program kementerian sosial, tetapi menggunakan Cadangan Beras Pemerintah atau CBP.
“Karena terkait dengan cadangan pangan ya. Ada Bulog dan Badan Pangan. Jadi lebih pada hal itu, termasuk juga mengecek mengenai keberadaan pangan di setiap daerah. Jadi yang diajak tentu berkaitan dengan itu,” jelas Ari di gedung Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Senin (29/1/2024).
Dalam setiap kunjungan Jokowi ke berbagai daerah sambil membagikan bansos merupakan bagian dari kebijakan afirmatif pemerintah. Kebijakan penyaluran bantuan sosial itu untuk menghadapi situasi tertentu seperti dampak dari fenomena El Nino.
Ari menjelaskan fenomena El Nino yang terjadi berdampak terhadap pergeseran musim tanam dan musim panen. Sehingga masyarakat kesulitan mendapatkan bahan pangan, terutama beras.
“Bansos itu kan kebijakan afirmatif dari pemerintah menghadapi situasi tertentu ya. Terutama saat ini kita berhadapan dengan fenomena El Nino. Dan fenomena El Nino ini menimbulkan dampak di mana musim tanam dan juga musim panen akan bergeser,” kata Ari lagi.
Selain itu, program bansos juga diberikan pemerintah untuk menyikapi situasi global saat ini, di mana harga berbagai kebutuhan pangan mengalami kenaikan. Kondisi tersebut, lanjutnya, akan membebani masyarakat.
Kebijakan penyaluran bansos kepada masyarakat inipun dilakukan dengan menggunakan anggaran APBN. “Karena memang kelompok-kelompok sosial yang berada di lapisan bawah memang harus dibantu dalam menghadapi situasi yang sulit ini. Jadi ini sebenarnya kebijakan afirmatif pemerintah yang sumber dananya dari APBN, anggaran pendapatan belanja negara yang juga dari rakyat juga,” ujar dia.
Pemerintah melalui Perum Bulog mulai menyalurkan bantuan pangan atau bansos beras periode 2024. Bansos yang berasal dari cadangan beras pemerintah (CBP) ini akan disalurkan ke 22 juta keluarga penerima manfaat.
Penyaluran perdana bantuan pangan tersebut diserahkan Jokowi mulai tanggal 2 Januari di Cilacap. Kemudian, disalurkan pada hari ini, 3 Januari 2024 di Banyumas dan Tegal, Jawa Tengah.
Total penerima bantuan pangan 2024 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Keluarga penerima manfaat bansos ini bertambah dari sebelumnya menjadi 21,3 keluarga menjadi 22 juta keluarga. Jokowi mengatakan pemerintah juga akan mempertimbangkan pemberian bantuan periode April, Mei, dan Juni apabila kondisi APBN memungkinkan.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)